Fokus pada kesejahteraan masyarakat dinilai lebih penting dibandingkan perdebatan administratif

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menunjukkan sikap tegas dengan menolak usulan perubahan batas wilayah yang diajukan Pemerintah Kota Bontang. Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian komprehensif yang menekankan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan.

Hepnie Armansyah, anggota DPRD Kutai Timur, menegaskan bahwa perubahan batas wilayah bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. “Persoalan utama terletak pada aspek sosial ekonomi masyarakat, bukan pada pembatasan administratif,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Menurut Hepnie, langkah strategis yang harus diambil adalah akselerasi pembangunan dan implementasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih berkutat pada perdebatan batas wilayah, kedua pemerintah daerah dinilai perlu berkolaborasi dalam merancang program pembangunan yang memberikan manfaat langsung.

DPRD Kutim mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Komitmen ini akan direalisasikan melalui pengawalan alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan,” tegas Hepnie. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi tantangan sosial ekonomi yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di wilayah perbatasan.

Lebih lanjut, DPRD Kutai Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Mereka berkomitmen untuk mengawal program-program pembangunan yang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

“Mari kita fokus pada upaya konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan tersibukkan dengan perdebatan administratif yang tidak produktif,” pungkas Hepnie Armansyah. (Pant/Adv-DPRD)