Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Sukses Kukar Tekan Angka Stunting

Inspirasimedia.com, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa angka stunting di Kukar kini menjadi yang terendah dibandingkan 10 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan capaian tersebut, Kukar dinyatakan sebagai daerah dengan penurunan stunting terbaik di Provinsi Kaltim.

Prevalensi stunting di Kukar terus menunjukkan penurunan signifikan, yakni dari 26,4 persen pada 2021, meningkat sedikit menjadi 27,1 persen pada 2022, namun kemudian turun tajam menjadi 17,6 persen pada 2023 dan kembali menurun menjadi 14,2 persen pada 2024.

Bupati Aulia menjelaskan bahwa secara nasional, angka stunting juga menunjukkan tren penurunan yang positif, dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 19,8 persen pada 2024. Sementara di Kaltim, penurunannya masih tergolong lambat, yakni dari 22,8 persen pada tahun 2021 menjadi 22,2 persen tahun 2024.

“Angka ini tidak muncul begitu saja. Banyak upaya yang telah kita lakukan bersama,” ujar Aulia. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar ke depan adalah menjaga konsistensi penurunan prevalensi stunting di Kukar.

Oleh karena itu, keberhasilan yang sudah dicapai harus terus dilanjutkan melalui kerja kolaboratif.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat untuk memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan berkualitas.

Lebih lanjut, Aulia mengakui bahwa masih terdapat beberapa wilayah di Kukar yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi. Hal ini menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan intervensi spesifik dan sensitif.

“Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menjadi sangat penting dalam memastikan koordinasi lintas sektor, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten,” pungkasnya.

Salah satu strategi percepatan yang terus diperkuat adalah pendekatan berbasis keluarga. Melalui Tenaga Pelaksana Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB, dilakukan pendampingan intensif kepada keluarga berisiko stunting.

Pendampingan mencakup pendataan, edukasi, penyampaian informasi hingga upaya preventif dan promotif agar kasus stunting baru tidak muncul.

Aulia menegaskan bahwa kualitas TPK harus menjadi perhatian TPPS di setiap desa dan kelurahan, karena pendampingan bukan hanya sekadar mendata, tetapi memotivasi keluarga untuk melakukan tindakan pencegahan.

TPPS juga diminta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan serta perbaikan faktor risiko. Kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan, kecamatan, pertanian, peternakan, sosial, KUA, PKK, industri, dan swasta sangat diperlukan untuk memastikan upaya penurunan stunting berjalan komprehensif dan terarah.

Selain itu, penggunaan data yang akurat menjadi dasar penting untuk mengukur keberhasilan program.

“Upaya peningkatan derajat kesehatan, perbaikan gizi, dan pengentasan stunting sangat penting karena anak-anak merupakan generasi penerus yang harus kita siapkan menjadi sumber daya berkualitas,” tegasnya. (*)