Data Anak Tidak Sekolah di Kutim Dibuktikan ke Lapangan, 3.000 Lebih Ternyata Masih Sekolah

Media Redaksi Redaksi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, (Foto: Dok inspirasimedia.com)

Loading

inspirasimedia.com, SANGATTA – Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah dibenahi melalui verifikasi langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi anak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono mengatakan, verifikasi telah dilakukan sejak 2025 dengan menggunakan data by name by address. By Name By Address (BNBA) adalah metode penyajian data yang memuat informasi personal secara spesifik, meliputi nama lengkap beserta alamat tempat tinggal individu atau sasaran program tertentu

Dalam proses tersebut, Disdikbud berkoordinasi dengan PKK, Dasa Wisma, RT hingga operator desa untuk mengecek keberadaan dan kondisi anak yang tercatat dalam data ATS.

Hasil pengecekan menunjukkan adanya perbedaan antara data administrasi dengan kondisi sebenarnya. Dari data ATS yang sebelumnya mencapai lebih dari 13.000 anak, lebih dari 3.000 di antaranya diketahui ternyata masih bersekolah.

“Ditemukan lebih 3.000 anak yang secara faktual anak itu sekolah, tapi dicantumkan sebagai anak yang tidak sekolah,” kata Mulyono.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan data Kartu Keluarga (KK) yang belum diperbarui. Kondisi itu membuat status anak dalam data keluarga tetap tercatat sebagai belum sekolah meski sudah memasuki usia sekolah.

“Dulunya dia belum sekolah di KK, tapi karena KK-nya tidak pernah ter-update, sampai umur dia sekolah, KK-nya masih ditulis anak tidak sekolah atau belum sekolah,” ujarnya.

Selain menemukan anak yang ternyata masih bersekolah, Disdikbud juga mendapati sekitar 4.000 data yang tidak ditemukan ketika dilakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Mulyono mengatakan persoalan tersebut masih dikoordinasikan dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan.

“Ini yang masih dibicarakan dengan Pusdatin,” pungkasnya. (Ls/ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini