Pemkab Kutikan Rp98 Miliar, Wabup Minta Hibah Berdampak dan Transparanm Gelontor

SANGATTA – Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menegaskan bahwa bantuan hibah bukan sekadar bentuk belas kasih pemerintah kepada masyarakat, melainkan mandat yang membawa tanggung jawab besar.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyusunan Tata Cara Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi.

Sebelumnya, Pemkab Kutim kembali menyalurkan dana hibah dengan total anggaran sebesar Rp98 miliar kepada berbagai organisasi masyarakat, paguyuban, lembaga pendidikan, organisasi serta organisasi kepemudaan dan olahraga.

“Bantuan bukan sekadar pemberian, tapi harus berdampak kepada yang membutuhkan,” tegas Mahyunadi.

Ia meminta agar dana hibah digunakan secara efektif dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bersama.

Menurutnya, penyaluran hibah juga merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mahyunadi menekankan bahwa Pemkab Kutim selama ini tidak pernah bersikap pelit kepada masyarakat. Pemerintah terus memberikan dukungan melalui bantuan hibah untuk mendorong pengembangan usaha produktif, peningkatan mutu pendidikan, serta kemajuan olahraga dan kepemudaan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap penerima wajib menyusun laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

“Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang keluar dari kas daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Mahyunadi berharap bantuan tersebut mampu memberikan efek domino positif dan berkelanjutan. Ia mencontohkan beberapa lembaga penerima hibah seperti STIPER, STAIS, KONI, dan KNPI yang dinilainya memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kutim.

Ia juga menyinggung dinamika internal yang terjadi di sejumlah lembaga penerima hibah. Menurutnya, konflik internal justru bisa menghambat penyaluran dana dan program yang telah direncanakan.

“Pemerintah ini serba salah. Dibantu, ada konflik internal. Tidak dibantu, proses belajar mengajar terhambat. Jadi, mari bantu pemerintah dengan menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu,” tegas orang nomor dua di Kutim itu.

Khusus kepada KONI, Mahyunadi menitipkan harapan agar bantuan yang diberikan mampu meningkatkan performa atlet Kutim menjelang pelaksanaan Pra-Porprov dan Porprov 2026. Ia juga mengajak KNPI Kutim agar lebih aktif dalam membina dan memberdayakan pemuda.

“Pemuda jangan stagnan. Harus punya inisiatif dan kreativitas. Di era yang serba cepat ini, stagnasi adalah ancaman. Kreativitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang,” tuturnya.

“Jangan hanya menunggu peluang datang. Jadilah pemuda yang berani berpikir berbeda dan membawa perubahan positif. Kutim butuh generasi muda yang inovatif, mandiri, dan siap membangun daerah dengan karya nyata,” pungkas Mahyunadi. (*)