Fraksi-Fraksi DPRD Desak Pemkot Balikpapan Maksimalkan Kinerja di APBD 2025

Inspirasimedia.com, BALIKPAPAN – Sidang paripurna DPRD Balikpapan diselenggarakan dengan agenda mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2025.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, dihadiri wakil ketua Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono. Turut hadir Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder, dan instansi terkait lainnya. Sidang paripurna berlangsung di lantai delapan Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan bahwa wali kota telah memaparkan penjelasan mengenai postur perubahan APBD 2025, yang mencakup peningkatan pendapatan daerah sebesar 1,04 persen mencapai Rp2,6 triliun dan kenaikan belanja daerah sebesar 3,41 persen menjadi Rp4,75 triliun.

“Hari ini, kita akan mendengarkan bersama pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan,” ucap Alwi.

Wahyullah Bandung dari Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp12,5 miliar.

“Kami mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Wahyullah.

Puryadi dari Fraksi Nasdem mengangkat isu mendesak terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur yang telah diperjuangkan lebih dari satu dekade.

“Kami mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Wahyullah.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan APBD tidak boleh hanya berupa penyesuaian angka, namun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo memberikan apresiasi atas langkah pemerintah meningkatkan target PAD sebesar Rp78,77 miliar atau 6,05 persen. Meskipun demikian, ia memperhatikan adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp47,57 miliar.

“Kami mendesak pemerintah kota melakukan efisiensi belanja secara masif dan memastikan alokasi anggaran tetap fokus pada program esensial dan strategis,” tegas Siswanto.

Muhammad Najib, Wakil Ketua Fraksi PDIP, menekankan bahwa perubahan APBD wajib berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran.

“Perubahan APBD adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan pelaksanaan program berjalan optimal meski waktu hanya tersisa beberapa bulan,” ujar Najib.

Meike Henny dari Fraksi PKB meminta supaya semua program prioritas segera diimplementasikan serta mendorong penguatan PAD.

“Kami berharap perubahan APBD 2025 dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Iim, Wakil Ketua Fraksi PKS, menyoroti terbatasnya waktu implementasi APBD Perubahan 2025 yang hanya tersisa 3-4 bulan. Ia juga mengangkat masalah penurunan pagu dana transfer dari pusat.

“Perlu kerja keras untuk mencapai target pendapatan, sementara realisasi semester pertama masih rendah. Pemerintah harus segera memperbaiki pendataan objek pajak agar tidak membebani rakyat,” jelas Iim.

Sidang paripurna diakhiri dengan harapan bahwa semua masukan dari fraksi dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam menyusun APBD Perubahan 2025 agar tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan.(*)