Disdik Kutim Kelola Rp61 Miliar untuk Tunjangan dan Honor Guru
![]()
inspirasimedia.com,SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan pengelolaan dana tunjangan serta honor guru dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Tahun 2025 ini, total anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah mencapai Rp61 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran insentif, tunjangan profesi, dan honorarium tenaga pendidik di seluruh wilayah Kutim.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa dana tersebut merupakan wujud nyata perhatian dan komitmen Pemkab Kutim dalam meningkatkan kesejahteraan para guru yang menjadi ujung tombak kemajuan pendidikan daerah.
“Insentif ini adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada para guru yang selama ini telah berjuang membangun generasi penerus bangsa di Kutai Timur,” ujar Mulyono saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Lebih lanjut, Mulyono menanggapi adanya isu tunggakan sebesar Rp1 miliar yang sempat muncul dalam Sistem Informasi Keuangan (SIK).
Ia menjelaskan bahwa data tersebut kemungkinan merupakan data lama yang belum diperbarui, dan pihaknya akan segera melakukan penelusuran untuk memastikan kebenarannya.
“Perasaan saya semua sudah selesai. Tapi untuk memastikan, tetap akan kita cek kembali agar tidak ada kekeliruan data,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa Disdikbud Kutim terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan pendidikan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat dan memastikan seluruh hak guru tersalurkan dengan baik.
“Kami memastikan seluruh pembayaran insentif dan tunjangan berjalan lancar, sesuai mekanisme, dan tidak ada yang dirugikan,” imbuhnya.
Program insentif tersebut, lanjut Mulyono, tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai dorongan moril bagi para tenaga pendidik agar semakin termotivasi meningkatkan mutu pembelajaran.
Penerimanya mencakup guru pada jenjang PAUD, SD, hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di 18 kecamatan.
Ia juga menyebut, ke depan Disdikbud Kutim akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tunjangan dan honor guru agar lebih adaptif dengan kondisi lapangan serta kebutuhan para pendidik.
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam hal kesejahteraan. Karena dari merekalah masa depan pendidikan Kutim dibangun,” tutupnya.(Adv)



Tinggalkan Balasan