Taman Asuh di Tengah Sawit: Kutim Jadi Pusat Inovasi Pengasuhan Anak

Muara Wahau — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menetapkan Kutai Timur sebagai lokus nasional peluncuran program TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak). Penetapan ini sekaligus menunjuk PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group) sebagai mitra strategis, berkat konsistensinya dalam menyediakan layanan pengasuhan anak di lingkungan kerja perkebunan.

Sebanyak 93 Tempat Penitipan Anak (TPA) aktif milik DSN tersebar di area perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kecamatan Muara Wahau. TPA tersebut telah lama melayani anak-anak usia dini, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menyebut sistem ini sebagai contoh nyata pengasuhan berbasis korporasi yang berhasil.

“Ketika orang tua bekerja, anak-anak dirawat oleh pengasuh yang ditugaskan perusahaan. Ini bukti bahwa pengasuhan bisa berjalan baik di lingkungan kerja,” ujarnya.

Berbeda dari kebanyakan TPA yang berada di kawasan urban, sistem pengasuhan DSN justru tumbuh di tengah perkebunan. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah pusat memilih Kutim sebagai model quick win nasional dalam pengasuhan anak.

Program TAMASYA dirancang sebagai upaya terpadu untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas dan terlindungi, sejalan dengan strategi penurunan angka stunting. DPPKB Kutim bersama Kemendukbangga kini tengah menyusun peningkatan standar layanan, termasuk pelatihan pengasuh dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

Junaidi menjelaskan bahwa program ini melibatkan sinergi lintas kementerian. Pendidikan bertanggung jawab atas PAUD, Tenaga Kerja mengatur lingkungan kerja perusahaan, dan Sosial menangani aspek perlindungan anak.

“Ini bentuk kolaborasi konkret lintas sektor,” katanya.

Peluncuran resmi program TAMASYA dijadwalkan pada 26–27 Mei 2025, bersamaan dengan kunjungan lima menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Kutim telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari koordinasi lintas perangkat daerah hingga pertemuan virtual dengan Deputi Kemendukbangga dan BKKBN Provinsi. Agenda ini disambut positif sebagai langkah besar dalam mempercepat penanganan stunting dan memperkuat sistem pengasuhan anak di daerah.

“Kami harap media ikut menggaungkan program TAMASYA sebagai model nasional. Ini bukti bahwa kawasan perkebunan pun mampu menjadi rujukan pengasuhan anak berbasis korporasi,” tutup Junaidi. (ADV/ProkopimKutim/IM)