Sinergi Ekonomi dan Sosial Jadi Fokus HLM Kaltim, Mahyunadi Ambil Bagian

Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas digitalisasi layanan publik. Belum lama ini, Wakil Bupati Kutim H. Mahyunadi menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud ini juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, penghargaan bagi pemerintah daerah dan perusahaan yang aktif melindungi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal, digitalisasi ekonomi daerah, dan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan digitalisasi layanan, serta program makan bergizi gratis sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan. Ia menyoroti cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru menyentuh 70,11 persen.

“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” tegas Rudy.

Terkait inflasi, Gubernur mengingatkan pentingnya intervensi pada momen hari besar keagamaan. Ia mendorong TPID untuk lebih aktif di lapangan, dengan mengandalkan data akurat, koordinasi yang solid, dan langkah terukur. Diversifikasi pangan lokal, dari darat maupun laut, dianggap sebagai solusi jangka panjang. Ia bahkan mengajak kalangan ulama untuk ambil bagian dalam edukasi publik terkait pemahaman inflasi.

Pada sektor digitalisasi, Rudy menegaskan bahwa TP2DD tidak cukup hanya bergerak menuju transformasi 2.0. “Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus dalam forum tersebut. Gubernur menegaskan, MBG bukan sekadar agenda nasional, tetapi investasi masa depan.

“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul,” katanya. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur umum penyedia makanan bergizi di berbagai wilayah.

Gubernur juga menegaskan agar penganggaran jaminan sosial menjadi perhatian daerah. Ia ingin melihat inovasi dari setiap kepala daerah dalam mengimplementasikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Agenda besar ini tidak hanya menggambarkan sinergi antarprogram pembangunan, tetapi juga menjadi indikator keseriusan Kaltim dalam membangun masa depan yang berkeadilan sosial dan berketahanan ekonomi.

Sebelumnya, Sesprov Sri Wahyuni melaporkan pentingnya integrasi program prioritas tersebut agar dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan Kaltim. Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, memaparkan program Paritrana Award dan mendorong setiap daerah serta perusahaan lebih progresif dalam menjamin keselamatan kerja dan perlindungan sosial pekerja. (ADV/ProkopimKutim/IM)