Stabilkan Harga dan Jaga Ketahanan Pangan, Kutim Gencarkan Gerakan Pangan Murah

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam meredam fluktuasi harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan GPM di Kutim dilakukan serentak di sejumlah titik strategis, dengan antusiasme tinggi dari warga. Program ini diharapkan tidak hanya menekan harga di pasar lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim, Noviari Noor, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar intervensi pasar, tetapi juga wujud nyata dari sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, Bulog, dan Pemerintah Provinsi Kaltim. “Untuk Kabupaten Kutim, kegiatan ini dipusatkan di tiga titik, yaitu Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan satu titik tambahan dari Dinas Perindagkop Provinsi di depan Kantor Camat Sangatta Selatan. Semua titik ini menyalurkan bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar,” ujarnya.

Di Sangatta Utara, distribusi sembako dipusatkan di Polder Ilham Maulana dengan alokasi sekitar 4 ton beras, 1 ton minyak goreng, dan 1 ton gula pasir. Sementara itu, di Sangatta Selatan, penyaluran dilakukan secara mobile oleh jajaran Polres Kutim dengan total distribusi mencapai 7 ton beras. Titik ketiga merupakan program terpisah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kaltim yang turut menyalurkan sembako dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

Paket sembako yang disediakan dalam program GPM kali ini terdiri dari 5 kilogram beras SPHP, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir, dijual dengan harga Rp 102 ribu per paket—jauh lebih rendah dari harga pasar.

Novi menjelaskan bahwa program ini merupakan respons atas data Kementerian Pertanian dan Bulog yang mencatat stok beras nasional masih mencukupi hingga akhir tahun. “Stok kita sebenarnya melimpah. Berdasarkan laporan terakhir dari Menteri Pertanian, masih ada sekitar 1,3 juta ton beras yang harus disalurkan hingga akhir 2025. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong percepatan distribusi agar stok tidak menumpuk dan masyarakat bisa memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Meskipun tidak ada kuota khusus untuk Kutim, Pemkab Kutim secara aktif mengajukan permintaan kepada Bulog melalui wilayah distribusi Samarinda untuk mengamankan pasokan.

Terkait inflasi daerah, Noviari menjelaskan bahwa Kutim saat ini berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun, langkah-langkah pengendalian seperti ini tetap diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang akhir tahun. “Inflasi kita tidak tinggi, tidak rendah juga, berada di papan tengah. Tapi program seperti ini penting untuk mencegah lonjakan harga, terutama menjelang musim penghujan dan akhir tahun yang biasanya menyebabkan gangguan distribusi,” terangnya.

Selain fokus pada harga dan inflasi, Pemkab Kutim juga memanfaatkan momentum ini untuk mengakselerasi berbagai program ketahanan pangan. Langkah strategis yang telah dilakukan mencakup pembukaan lahan sawah baru, peningkatan produksi pertanian, hingga penguatan sistem irigasi.

Terkait dampak program terhadap angka kemiskinan, Novi mengakui bahwa penyaluran sembako murah belum mampu secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat untuk tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang berkualitas.

Pemkab Kutim memastikan bahwa program serupa akan terus dilaksanakan secara berkala, baik melalui program pusat maupun kolaborasi dengan provinsi dan pihak swasta. Tujuannya adalah memastikan masyarakat tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga memiliki harapan akan perbaikan kondisi hidup ke depan. “Kita ingin pastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok. Ini bukan soal bagi-bagi sembako, tapi soal menjamin stabilitas sosial dan ekonomi kita bersama,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/IM)