Sinyal Tegas Bupati: Transformasi Ekonomi Harus Dimulai Saat Tambang Hidup

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyerukan perubahan paradigma dalam memandang keberlanjutan sektor pertambangan. Menurutnya, daerah tambang tak boleh menunda persiapan ekonomi masa depan hingga aktivitas tambang berhenti. Perencanaan harus dimulai saat tambang masih beroperasi, agar masyarakat tidak terperangkap pada “kota hantu” pascaeksploitasi sumber daya.

Media Redaksi Redaksi

20 November 2025 | 01:15

SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah tambang sejak dini. Hal itu ia sampaikan pada Seminar Nasional bertema “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, yang digelar di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum penetapan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) Batu Bara Kutim, dan dihadiri pejabat pusat serta berbagai pemangku kepentingan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, turut bergabung secara daring, bersama Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono, pejabat daerah, akademisi, pelaku usaha serta mahasiswa.

Baca Juga : Mahyunadi Ingatkan Wartawan Pegang Etika di Tengah Banjir Informasi

Dalam arahannya, Ardiansyah menekankan bahwa keberlanjutan tambang tidak boleh dipahami sebagai isu pascaoperasional semata.

“Kemandirian ekonomi masyarakat harus dibangun sejak tambang masih berjalan, bukan setelahnya. Kita tidak ingin pengalaman pahit sejumlah wilayah pascatambang terjadi di Kutai Timur,” tegasnya.

Ia mencontohkan pemanfaatan void tambang PT Indominco di Teluk Pandan sebagai sumber bahan baku air bersih bagi masyarakat sebagai bentuk nyata transformasi ruang tambang menjadi aset produktif.

“Pemkab akan terus memanfaatkan setiap peluang agar tambang menjadi pengungkit ekonomi rakyat, bukan sekadar sektor ekstraktif,” ujarnya.

Ardiansyah berharap seminar tidak berhenti sebagai wacana tetapi menghasilkan rekomendasi kuat untuk implementasi prinsip ESG di sektor pertambangan.

“Dunia tambang harus menjadi bagian dari solusi untuk membangun masyarakat, melindungi lingkungan, dan memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga menyinggung arah kebijakan nasional terkait transisi energi dan rencana penghentian bertahap batubara pada 2040. Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting bagi daerah penghasil untuk menata model ekonomi hijau dan inklusif.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, memberi apresiasi atas langkah Kutim membangun standar ESG daerah.

“ESG bukan sekadar komitmen di atas kertas. Transformasi tambang harus berbasis data dan melibatkan komunitas lokal,” ujarnya.

Ketua Perhapi Nasional Sudirman Widhy Hartono menambahkan bahwa kolaborasi dan pengawasan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan transformasi pascatambang.

“Dunia usaha harus melihat ESG sebagai investasi sosial jangka panjang. Kunci keberhasilan ada pada konsistensi,” pungkasnya.

Semangat itu kini mulai disusun dari Kutai Timur. Bukan menunggu masa pascatambang tiba, tetapi menyiapkan masa depan yang lestari dan berkeadilan sejak hari ini. (ADV/ProkopimKutim/IM)