Sejahterakan Keluarga, DPPKB Kutim Hadirkan Sekolah Lansia dan AKSIS

Sangatta — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi menyiapkan dua program unggulan yang akan dijalankan mulai tahun 2026, yakni AKSIS (Akademik, Kolaborasi, Penanganan Kemiskinan dan Stunting) dan Sekolah Lansia. Kedua program tersebut diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa program AKSIS merupakan model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah (PD) dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Program ini akan dijalankan melalui sistem kelas pelatihan yang difasilitasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Satu angkatan terdiri dari 30 peserta dari OPD-OPD terkait. Melalui AKSIS, kita akan membedah data dan program masing-masing agar lebih terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu percepatan penurunan stunting,” ujar Junaidi.

Selain AKSIS, DPPKB juga mempersiapkan Sekolah Lansia sebagai bagian dari tindak lanjut program nasional Sidaya (Lansia Berdaya). Program ini berjalan satu tahun dan ditutup dengan prosesi wisuda.

“Di dalam Sekolah Lansia ada pemeriksaan kesehatan, senam, pelatihan keterampilan, dan edukasi agar para lansia tetap berdaya dan produktif,” jelasnya.

Pelaksanaan program akan menggandeng Dinas Pendidikan melalui SKB dan PKBM sebagai pusat kegiatan pembelajaran nonformal. Tahap awal difokuskan di Sangatta Utara sebelum diperluas ke kecamatan lainnya.

Tidak hanya itu, Sekolah Siaga Kependudukan akan diperluas ke seluruh 18 kecamatan. Mulai tahun 2026, DPPKB resmi menerima mandatori anggaran pendidikan—yang untuk pertama kalinya diberikan sejak instansi ini berdiri.

DPPKB juga mengandalkan data Bina Bangga Kencana BKKBN serta basis data keluarga berisiko stunting melalui aplikasi SIGA Mobile & Elsimil untuk menyusun intervensi yang tepat sasaran. Data itu memuat berbagai indikator sosial seperti kelayakan rumah, akses air bersih, sanitasi, hingga penggunaan alat kontrasepsi.

“Dari data itu kita bisa tahu siapa yang membutuhkan rumah layak huni, toilet, air bersih, atau termasuk kelompok rentan. Bahkan terlihat siapa yang masih menggunakan alat kontrasepsi tradisional, sehingga program bisa lebih tepat sasaran,” papar Junaidi.

Ia menegaskan bahwa mulai 2026, seluruh pelatihan kader tidak lagi dipusatkan di hotel, tetapi akan dilakukan langsung di kecamatan atau zona terdekat untuk memastikan manfaat yang lebih nyata dan melibatkan stakeholder termasuk perusahaan.

“Kami ingin semua layanan dan pelatihan tepat sasaran. Pendekatannya harus langsung ke masyarakat, agar hasilnya nyata,” tutupnya.

Di tengah tantangan stunting, kemiskinan, dan penuaan penduduk, langkah terobosan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan manusia bukan slogan, melainkan kerja yang terencana dan menyentuh akar persoalan. (ADV/ProkopimKutim/IM)