
APBD Kutai Timur 2027 Terkoreksi, Kebijakan Penambahan Pegawai dan TPP Diuji Kemampuan Fiskal
![]()
inspirasimedia. com, SANGATTA- Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2027 menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi arah kebijakan belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi keuangan daerah yang diperkirakan berada di kisaran Rp5 triliun membuat rencana penambahan tenaga kerja maupun penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) perlu diperhitungkan secara teliti.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran akan menyulitkan pemerintah daerah apabila ingin menambah jumlah pegawai, termasuk tenaga P3K maupun outsourcing.
“Saya rasa kalau sudah angka begini sulit ya bertambah,” ujarnya saat diwawancarai.
Menurut Anjas, belanja pegawai yang bersifat wajib, seperti gaji dan honorarium, tetap harus dipenuhi. Namun, untuk kebutuhan tenaga kerja lainnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta menilai efektivitas kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah.
Selain persoalan penambahan personel, besaran TPP pegawai juga berpotensi mengalami penyesuaian apabila kondisi keuangan daerah menurun. Hal ini menjadi perhatian tersendiri di tengah adanya wacana kenaikan TPP pada tahun mendatang.
“Kalau TPP bisa turun kalau memang perkembangan keuangan daerahnya juga turun,” terangnya.
Anjas menilai rencana kenaikan TPP tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, kebijakan tersebut harus disertai kajian yang matang, termasuk menimbang kemungkinan pengurangan belanja pada sektor lain agar postur APBD tetap seimbang.
Sementara terkait tenaga outsourcing, Anjas berharap pemerintah daerah tidak buru-buru menghapus tenaga kerja yang selama ini mendukung pelayanan di sejumlah perangkat daerah, seperti Satpol PP. Ia menyebut keputusan mempertahankan atau mengurangi tenaga outsourcing perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing dinas.
“Kalau bisa dipertahankan sih. Tapi itu kan kembali kebijakan ke dinas. Kalau bagi kita kalau bisa dipertahankan, kan bagaimanapun piring nasi juga itu,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar langkah efisiensi tetap memperhatikan dampaknya terhadap pekerja. Pengurangan tenaga kerja dinilai baru relevan dilakukan jika memang tidak efisien, sedangkan penghapusan seluruh tenaga outsourcing dikhawatirkan memicu persoalan bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari pekerjaan tersebut. (Adv)



Tinggalkan Balasan