
Dana Rp250 Juta per RT Dinilai Tepat Sasaran, DPRD Kutai Timur Dorong Optimalisasi Infrastruktur Dasar
![]()
inspirasimedia. com, SANGATTA – Kebijakan alokasi bantuan anggaran sebesar Rp250 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kutai Timur mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Skema pendanaan langsung ini dinilai efektif memberi keleluasaan bagi pengurus RT untuk mengeksekusi program yang paling mendesak di wilayahnya.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengungkapkan bahwa realisasi bantuan tersebut khususnya di kawasan Sangatta sejauh ini berjalan kondusif tanpa temuan penyimpangan yang krusial. Menurutnya, desentralisasi anggaran ke tingkat RT justru mempercepat pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.
“Saya dengar masih tepat sasaran aja kok. Belum ada terlalu bermasalah di seputaran itu. Justru mungkin sangat membantu RT bisa menentukan kegiatannya,” ungkap Anjas.
Anjas menyarankan agar pengurus RT memprioritaskan dana tersebut untuk penyediaan fasilitas publik yang berdampak langsung pada kualitas lingkungan. Jika infrastruktur dasar seperti saluran drainase di suatu wilayah sudah memadai, anggaran dapat dialihkan ke sektor kebersihan, seperti pengadaan armada pengangkut sampah.
“Kalau bisa karena RT sudah bikin drainase, belikan motor sampah aja sudah,” jelasnya.
Kendati mengapresiasi dampak program, Anjas mengakui bahwa pihaknya masih perlu mendalami rincian petunjuk teknis penyaluran anggaran tersebut. Hal ini mencakup evaluasi terhadap keluhan warga mengenai skema pencairan dana yang dilakukan secara bertahap, serta batasan alokasi untuk kegiatan non-fisik seperti bidang olahraga.
Menyoal kebutuhan biaya operasional harian RT, Anjas menekankan pentingnya mengacu pada regulasi yang ada sembari tetap menghidupkan budaya swadaya. Partisipasi dan gotong royong warga dinilai tetap krusial untuk menopang kegiatan lingkungan di luar pos anggaran resmi.
Pada akhirnya, efektivitas dana Rp250 juta ini sangat bergantung pada tata kelola di tingkat akar rumput. Transparansi pengurus RT dan musyawarah bersama warga menjadi kunci utama agar anggaran benar-benar mampu menuntaskan persoalan lingkungan secara berkelanjutan. (Adv)



Tinggalkan Balasan