Aksi Massa di Depan KPK, Dua Wakil Ketua DPRD Mamasa Diduga Korupsi Dana Pokir

INSPIRASIMEDIA.COM, JAKARTA – Sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan Pemuda Reformasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, 12 Agustus 2024.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak KPK agar segera memeriksa dugaan korupsi yang melibatkan dua oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa terkait penggunaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) fiktif dalam tahun anggaran 2022-2023.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Roy Darwis mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengkaji sejumlah data dan fakta yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana Pokir oleh dua wakil ketua DPRD tersebut.

Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah diduga tidak disalurkan sesuai peruntukannya, menyebabkan defisit anggaran yang berimbas pada terhentinya sejumlah program dan proyek di Mamasa.

“Dana Pokir ini seharusnya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah. Namun, yang kami temukan, ada indikasi kuat bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan fiktif,” ujar Roy Darwis dalam pernyataan resminya.

Selain itu, para demonstran juga menyoroti keberadaan sebuah SPBU di Kecamatan Mamasa yang diduga dimiliki oleh salah satu oknum Wakil Ketua DPRD tersebut.

Roy menyatakan bahwa pembelanjaan untuk pembangunan SPBU ini mencurigakan dan diperkirakan bernilai tidak kurang dari Rp10 miliar rupiah. Oleh karena itu, pihaknya mendesak KPK untuk memeriksa sumber dana pembangunan SPBU tersebut secara transparan.

“Dalam situasi di mana rakyat Mamasa tengah berjuang menghadapi dampak defisit anggaran, dugaan korupsi semacam ini sangat kami sesalkan. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Jumadil Awal, Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi tersebut.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik korupsi di daerah Mamasa.

Para demonstran berharap KPK dapat segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat Mamasa yang terdampak oleh defisit anggaran yang disebabkan oleh dugaan korupsi tersebut. (*)