Penggunaan APBD untuk Konsultan Media Dikritisi, Sekda Kutim Ingatkan Transparansi

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk membiayai konsultan media demi kepentingan individu atau kelompok tertentu kembali menjadi perhatian publik. Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa setiap pengeluaran APBD harus sesuai dengan regulasi dan fokus pada prioritas pembangunan daerah.

“Kita harus memastikan APBD digunakan untuk kepentingan yang nyata-nyata memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan untuk hal-hal yang bersifat personal atau partisan,” ujar Rizali.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan mekanisme yang sesuai aturan.

Rizali menjelaskan bahwa pengalokasian dana untuk kepentingan di luar kebutuhan daerah, seperti pembiayaan konsultan media untuk mendukung pihak tertentu, merupakan pelanggaran serius. “Kalau ada temuan seperti itu, jelas itu melanggar aturan. APBD adalah hak masyarakat, dan penggunaannya harus fokus pada pembangunan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam prioritas APBD, alokasi anggaran umumnya diarahkan pada infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program-program strategis lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran untuk kebutuhan personal dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Rizali juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, terutama menjelang tahun politik. “Kita tidak boleh membiarkan fasilitas negara, termasuk APBD, disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Jika ada indikasi penyimpangan, harus segera ditindaklanjuti sesuai aturan hukum,” jelasnya.

Ia mengajak masyarakat Kutim untuk aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam memastikan pemerintah tetap transparan dan akuntabel.

“Masyarakat punya hak untuk tahu dan ikut mengawasi penggunaan APBD. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” pungkas Rizali.

Isu ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama di masa-masa yang rawan terjadi penyimpangan. Pemerintah diharapkan dapat lebih ketat dalam pengawasan dan terus melibatkan masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran.