Pemkab Kutim Apresiasi Pandangan Konstruktif Fraksi Gelora Amanah Perjuangan terhadap R-APBD 2025

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan apresiasi atas tanggapan kritis dan konstruktif yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanah Perjuangan DPRD Kutim terhadap Nota Keuangan dan Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, dalam Rapat Paripurna XXI Masa Sidang I Tahun 2024-2025 di Gedung Utama DPRD Kutim, Senin 25 November 2024.

Sudirman mengungkapkan bahwa pandangan Fraksi Gelora Amanah Perjuangan menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran, terutama dalam menggali sumber pendapatan asli daerah.

“Kami memahami kekhawatiran terkait ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkab Kutim akan terus mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian fiskal,” ujarnya.

Dalam menanggapi pandangan tersebut, Sudirman menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti berbagai catatan pada sisi belanja dan pembiayaan. “Belanja pegawai akan dialokasikan secara tepat sesuai kebutuhan untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. Sementara itu, belanja modal akan dikelola secara transparan dan efisien,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti komitmen Pemkab Kutim untuk menjaga fleksibilitas dan akurasi dalam pengelolaan belanja tak terduga serta transfer anggaran. “Kami akan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tepat sasaran, fleksibel, dan transparan, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Sudirman.

Lebih jauh, Sudirman menegaskan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dibenahi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami ingin menciptakan perusahaan daerah yang transparan, rasional, dan menguntungkan,” tambahnya.

Di sisi lain, Sudirman mengingatkan bahwa anggaran ini adalah hak masyarakat Kutai Timur. “Seluruh program pembangunan diarahkan untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat, hingga pelosok daerah,” pungkasnya.

Melalui implementasi efisiensi belanja, transparansi pengelolaan, dan penguatan kemandirian fiskal, Pemkab Kutim optimis dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh wilayah kabupaten. (di/adv)