Komisi B DPRD Kutai Timur Tekankan Pembangunan Wisata Berbasis Ekonomi Lokal

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur mendorong Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur wisata yang secara langsung memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Dewan menekankan bahwa setiap fasilitas yang dibangun harus memberikan dampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan warga di sekitar destinasi wisata.

Ketua Komisi B, Muhammad Ali, mengapresiasi upaya Dinas Pariwisata membangun berbagai fasilitas seperti gazebo, toilet, pusat jajanan (pujasera), dan cabin house. Namun, dia mempertanyakan sejauh mana infrastruktur tersebut dapat menggerakan ekonomi masyarakat setempat.

“Pembangunan pujasera, misalnya, harus diprioritaskan untuk pelaku usaha lokal. Kami tidak ingin fasilitas tersebut dikuasai pengusaha dari luar daerah,” tegasnya. Dewan mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan fasilitas wisata.

Selain aspek ekonomi, Muhammad Ali juga menekankan pentingnya kajian mendalam terkait keberlanjutan infrastruktur. Menurutnya, perlu diperhatikan biaya pemeliharaan dan mekanisme pengelolaan fasilitas untuk mencegah terjadinya aset yang terbengkalai akibat kurangnya perawatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Nurullah, menyatakan telah menyusun skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wisata. Rencana tersebut mencakup pelatihan manajemen dan pendampingan usaha bagi masyarakat lokal.

Muhammad Ali berkomitmen untuk mengawal program pembangunan infrastruktur wisata melalui pengawasan berkala. Dewan akan terus mendorong penguatan regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata.

Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengubah pembangunan infrastruktur wisata menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan dan memberdayakan pelaku ekonomi lokal, sektor pariwisata dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kutai Timur. (Pant/Adv-DPRD)