Kutai Timur Prioritaskan Efisiensi dalam Penyaluran Program Infrastruktur dan Permukiman

Oplus_131072

Loading

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat upaya dalam merencanakan dan menyalurkan program pembangunan, khususnya di bidang permukiman dan infrastruktur.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kutai Timur, Ahmad Iip Makruf, dalam wawancara terbaru. Menurutnya, proses ini dirancang dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT hingga pemerintah kabupaten.

“Input program itu berasal dari RT, Desa, hingga Kecamatan. Hasilnya kemudian disaring dan dikoordinasikan oleh Bappeda untuk menentukan mana yang menjadi tanggung jawab Perkim, PU (Pekerjaan Umum), atau dinas lainnya,” ujar Ahmad Iip.

Ia menjelaskan bahwa pengajuan awal dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), yang menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.

Meski demikian, Ahmad Iip mengakui bahwa musrenbang belum mampu mencakup seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Dinas Perkim melakukan proses verifikasi terhadap usulan yang masuk.

“Kami di Perkim memverifikasi usulan yang masuk. Jika memang sesuai dengan tupoksi kami, akan dilaksanakan. Namun, jika tidak, kami kembalikan ke Bappeda untuk diarahkan ke dinas lain,” tambahnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyaluran program adalah kurangnya informasi di tingkat masyarakat mengenai mekanisme ini. “Biasanya masyarakat hanya melihat musrenbang sebagai satu-satunya jalur. Padahal, ada proses verifikasi dan penyaringan di Bappeda yang menentukan ke mana program harus diarahkan,” jelas Ahmad Iip.

Hal ini kerap menyebabkan beberapa kebutuhan tidak tersampaikan atau bahkan salah sasaran.

Ahmad Iip juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk memastikan efektivitas program. “Pemerintah desa dan camat juga dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan kebutuhan di lapangan sesuai dengan program yang direncanakan,” katanya. Menurutnya, sinergi antara perangkat desa, camat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program.

Dengan koordinasi yang terstruktur, Ahmad Iip berharap agar program-program prioritas, terutama di bidang infrastruktur permukiman seperti jalan dan drainase, dapat terlaksana dengan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutupnya. (ky/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini