
Diskop UKM Kutai Timur Benahi 1.460 Koperasi, Koperasi Tidak Aktif Diusulkan Dibekukan
![]()
inspirasimedia.com, SANGATTA — Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Kutai Timur mulai membenahi kelembagaan koperasi yang tidak lagi menjalankan aktivitas usaha. Dari sekitar 1.460 koperasi yang tercatat dalam pendataan, pemerintah daerah melakukan penataan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif, termasuk menyiapkan prosedur pembekuan hingga penghapusan dari basis data sesuai ketentuan.
Kepala Diskop UKM Kutai Timur, Marhadyn, mengatakan jumlah tersebut merupakan data koperasi yang telah tercatat sejak Kutai Timur masih bergabung dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Kutai.
Karena sebagian koperasi sudah tidak diketahui keberadaannya maupun tidak lagi menjalankan kegiatan, penataan kelembagaan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diselesaikan.
Namun, pembubaran koperasi tidak dapat dilakukan secara langsung karena setiap koperasi memiliki dasar hukum berupa akta notaris dan tercatat di Kementerian Hukum.
”Untuk membubarkan koperasi itu tidak mudah karena memiliki kekuatan hukum, ada akta notaris dan tercatat di Kementerian Hukum. Jadi, harus melalui prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Marhadyn menjelaskan, terhadap koperasi yang tidak aktif dan tidak jelas keberadaannya, Diskop UKM akan menjalankan prosedur pembekuan terlebih dahulu. Selanjutnya, proses penghapusan data dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Salah satu tahapan penting adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana pembekuan dan penghapusan koperasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikan keberatan atau informasi terkait kondisi koperasi.
Hal itu penting karena koperasi yang terlihat tidak aktif bisa saja masih memiliki tanggungan, seperti pinjaman perbankan maupun aset yang belum diselesaikan.
”Kita harus melakukan semacam uji publik. Koperasi yang akan dibekukan dan dihapus harus diinformasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, supaya kalau masih ada utang atau aset yang belum jelas bisa disampaikan,” jelasnya.
Marhadyn menyebut proses penataanp terhadap sejumlah koperasi sudah mulai dilakukan, terutama terhadap koperasi yang berada di wilayah Sangatta Utara.
Di sisi lain, koperasi yang masih memiliki aktivitas usaha tetapi belum tertib dalam administrasi dan pelaporan tetap menjadi perhatian. Menurutnya, koperasi tersebut masih perlu dibina agar pengelolaan kelembagaan dan kegiatan usahanya dapat berjalan lebih sehat.
Diskop UKM juga mendorong koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal satu kali dalam setahun. RAT menjadi salah satu kewajiban penting untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada para anggotanya.
Marhadyn menilai pembenahan tidak hanya menyasar koperasi yang sudah tidak aktif, tetapi juga koperasi yang masih berjalan agar mampu meningkatkan kualitas manajemen dan kepatuhan administrasi.
”Koperasi yang masih ada aktivitasnya, tetapi belum tertib meng-update data dan melaporkan kegiatannya, itu tetap harus kita jaga dan dampingi manajemen usahanya,” tutupnya. (F/ADV)



Tinggalkan Balasan