Mahasiswa Kutim Desak Pemkab Serius Tangani Lonjakan Kasus Pelecehan Seksual di Pedalaman

Inspirasimedia.com, SANGATTA – Sintiya, mahasiswa asal Kecamatan Muara Ancalong, menuntut keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam upaya meminimalisir merebaknya kasus pelecehan seksual, terutama yang terjadi di wilayah-wilayah terpencil.

Mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren peningkatan kasus pelecehan seksual yang menargetkan perempuan dan anak-anak. Data dari Januari hingga Juli 2025 menunjukkan telah terjadi 11 kasus, dengan tujuh di antaranya merupakan tindak pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

“Banyak sekali kasus yang terjadi di pedalaman, tapi sering luput dari perhatian. Sosialisasi pencegahan pelecehan seksual harus diperluas, tidak hanya berfokus di Sangatta,” tegas Sintiya, mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.

Sintiya mengutip data terkini yang menunjukkan dalam kurun waktu sepekan terakhir telah tercatat tiga laporan pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Sangkuliran, Kaubun, dan Sangatta Utara. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.

Ia menekankan bahwa peran aktif pemerintah sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk dan dampak dari pelecehan seksual. Program sosialisasi yang selama ini dilakukan dinilai perlu diperluas jangkauannya hingga menyentuh wilayah pedalaman agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang isu ini.

“Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk dan dampak pelecehan. Sosialisasi harus menyentuh wilayah pedalaman agar masyarakat memiliki bekal pengetahuan,” jelasnya.

Sintiya menegaskan bahwa dampak dari pelecehan seksual dapat menghancurkan masa depan korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, ia mendesak seluruh stakeholder mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa untuk bersinergi dalam menekan angka kejadian tersebut.

Menurutnya, diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan Kutai Timur sebagai wilayah yang aman bagi perempuan dan anak. Upaya ini harus melibatkan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat.

“Kutai Timur harus menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan itu,” pungkasnya.(*).