Pemerataan Pembangunan di Kutai Timur dengan Pendekatan Berbasis Data

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini tengah memperkuat fondasi pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan. Langkah strategis ini adalah jawaban nyata atas tantangan ketimpangan pembangunan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan perencanaan anggaran yang terukur, berfokus pada pemetaan kebutuhan riil di lapangan.

Pembangunan yang adil dan merata merupakan target utama Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Strategi pemetaan ini memastikan alokasi anggaran daerah memberikan dampak signifikan, terutama bagi wilayah yang selama ini kurang sentuhan pembangunan.

Anggota DPRD Kutim dari Partai Demokrat, Akhmad Sulaeman, menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mengidentifikasi secara menyeluruh daerah mana saja yang paling membutuhkan dukungan. Fokus pendataan mencakup aspek sarana, prasarana, maupun kebutuhan tenaga.

“Kalau kita melihat itu pertama kita harus melakukan pemetaan daerah-daerah yang membutuhkan, misalnya itu tenaga atau sarana prasarana,” ujar Sulaeman.

Pendataan yang komprehensif ini dinilai krusial untuk memastikan alokasi sumber daya dapat tepat sasaran dan efektif. Kebijakan yang berbasis data, memungkinkan alokasi anggaran bisa tepat sasaran dan pemerataan pembangunan dapat diwujudkan. 

Usulan yang berlandaskan data ini merupakan respons atas masih adanya ketimpangan dalam pembangunan antar daerah. Setelah pemetaan selesai, prioritas berikutnya adalah memfokuskan penganggaran berdasarkan hasil identifikasi tersebut.

Pendekatan ini bertujuan menjadikan penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan di lapangan. “Kalau sudah dilakukan pemetaan, mungkin penganggarannya difokuskan ke daerah-daerah tersebut,” kata Sulaeman. 

Melalui sistem pemetaan yang baik, anggaran dapat dialokasikan secara lebih proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan berbasis data ini diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan, khususnya di daerah-daerah pelosok yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses yang memadai. (ADV)