Komisi C DPRD Kutim Dorong Penyelesaian Banjir Secara Terstruktur dan Berkelanjutan

SANGATTA—Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mencari solusi terhadap persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut terus berlanjut. Upaya ini didukung penuh oleh langkah-langkah proaktif dari Komisi C DPRD Kutim. Komisi C telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan teknis di bidang sumber daya air dan penanganan bencana.

Lebih dari sekadar koordinasi teknis, Komisi C telah meminta agar masalah banjir ini dapat dianggarkan secara khusus oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Sinergi kewenangan dan alokasi anggaran khusus

Anggota Komisi C, Bahcok Riandi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi dan konsultasi dengan dua institusi kunci sebagai langkah awal memetakan tanggung jawab dan mencari titik temu dalam penanganan banjir yang komprehensif. Konsultasi ini mencakup komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi. 

“Hal itu sudah juga kami konfirmasikan kepada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi kemana kewenangan-kewenangan itu kan banyak,” jelas Bahcok. Selain itu, Komisi C juga telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Balai Wilayah Sungai. Konsultasi ini dinilai penting mengingat banjir masih menjadi bencana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat Kutim.

 “Dan kami juga sudah konsultasi ke balai wilayah sungai karena masalah banjir masih sering terjadi di tempat kita ini, kemana kewenangan mereka yang harus ini kami minta hal itu bisa dianggarakan untuk bencana banjir ini,” paparnya.

Kesiapan legislatif menanti realisasi eksekutif

Bahcok menyatakan bahwa semua langkah koordinasi yang diperlukan telah dilaksanakan oleh Komisi C. Namun, proses selanjutnya masih menunggu tahapan eksekusi dan realisasi anggaran dari pihak eksekutif. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kebijakan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim.

“Kami sudah melaksanakan semua itu, tapi kita semua nunggu prosesnya, karena kita mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur ini kan kita tahu ada efisiensi,” jelasnya. 

Walaupun demikian, upaya administratif dan koordinatif untuk penanganan banjir di Kutim telah dilakukan dengan baik, menunjukkan keseriusan dewan dalam mendorong solusi konkret bagi masyarakat. (ADV)