Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Mengorbankan Kebutuhan Warga Terpencil

SANGATTA—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur, Akhmad Sulaeman, memberikan perhatian serius terhadap kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Kutim menjaga keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan riil di lapangan. 

Meskipun ada kebijakan efisiensi, tapi  Pemkab Kutim tetap harus memperhatikan seluruh elemen masyarkat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Ia menekankan, jangan sampai kebijakan efisiensi berdampak pada tidak terlayaninya warga di daerah terpencil.

Akhmad Sulaeman mengidentifikasi dua hal utama terkait implementasi kebijakan ini. Pertama adalah berkurangnya anggaran sebagai akibat dari kebijakan efisiensi. Kedua, dan yang dianggapnya lebih krusial, adalah perlunya pemerintah turun langsung ke bawah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. 

“Ya kalau kami melihat ini kan pertama berkurangnya anggaran karena efisiensi, yang kedua karena kita melihat perlu pemerintah melihat langsung ke bawah. Mungkin mendengarkan aspirasi-aspirasi khususnya daerah-daerah pelosok yang terpencil untuk melihat apa sih kebutuhan di sana itu,” jelasnya kepada awak media.

Menurutnya, keberadaan anggaran saja tidaklah cukup jika alokasinya tidak tepat sasaran. Setiap anggaran yang digunkan, harus menyentuh warga di Kutim dengan tapat. Ia menegaskan bahwa anggaran yang ada harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tertentu, yang seringkali memiliki tantangan dan kebutuhan yang unik. 

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih jitu dalam perencanaan anggaran. Tujuannya agar efisiensi tidak mengurangi esensi dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah paling membutuhkan. 

“Jadi sebenarnya kalau anggaran ada, tapi cuman peruntukannya daerah-daerah tertentu itu juga belum maksimal begitu, jadi porsi anggaran yang dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu,” pungkasnya. (ADV)