Komisi B DPRD Kutim Berikan Jaminan APBD Tepat Guna

SANGATTA—Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan keseriusannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperkuat pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Komisi B menggelar rapat kerja dengan dinas-dinas terkait. Pertemuan ini berfokus pada aspek pengawasan dalam pelaksanaan program kerja.

Rapat yang dilaksanakan di gedung dewan tersebut merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan memiliki efektivitas dan ketepatan sasaran. Pendekatan pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat meminimalisir program kerja yang tidak efektif sejak dini.

Muhammad Ali, Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, menjelaskan secara detail alur pengawasan yang diterapkan komisinya. Proses evaluasi dirancang secara bertahap dan sistematis. Proses dimulai dengan pemaparan rencana kerja (renja) dari setiap dinas. Tahapan ini kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi langsung di lapangan.

“Setelah mereka menyampaikan renja renjanya begitu sudah disampaikan baru kita nanti ke lapangan habis ke lapangan baru kita bahas,” ujar Muhammad Ali.

Kunjungan lapangan ditekankan oleh Ali sebagai tahapan kritis untuk menentukan prioritas program. Melalui inspeksi langsung, Komisi B dapat menilai kelayakan dan urgensi suatu program. Hal ini menggarisbawahi komitmen Komisi B untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang nyata serta sesuai dengan perencanaan.

“Oh ini prioritas, ini jangan, jangan sampai nanti begitu kita turun ke lapangan, tidak efektif,” tegasnya.

Rapat strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas yang berada di bawah kordinasi Komisi B. Beberapa di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta dinas-dinas teknis lainnya.

Dengan mendahulukan verifikasi lapangan sebelum pembahasan anggaran yang lebih mendetail, diharapkan dapat tercipta efisiensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat, dengan pengawasan anggaran yang ketat sebagai fondasinya. (ADV)