Peran Kunci DPRD Kutai Timur dalam Mendukung Kesuksesan Koperasi Merah Putih
![]()

SANGATTA —Pemerintah Republik Indonesia telah meresmikan program merah putih. Agar visi besar program Koperasi Merah Putih dapat benar-benar dirasakan manfaatnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dibutuhkan penguatan dan pengawasan yang ketat.
Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim hadir sebagai elemen yang sangat strategis. Sebagai representasi masyarakat di lembaga legislatif, DPRD mengemban fungsi pengawasan yang krusial terhadap eksekutif dalam menjalankan berbagai kebijakan, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat.
Legislator Kutai Timur dari Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman, menegaskan komitmen penuh dewan untuk memastikan implementasi program berjalan selaras dengan arahan dari pusat. Upaya ini adalah bagian dari komitmen untuk menjaga program yang menjunjung prinsip kekeluargaan dan gotong royong agar tidak terjadi penyimpangan.
“Harus bisa memberikan penguatan, baik kepada pemerintah daerah karena itu adalah instruksi dari presiden pemerintah dari pusat,” ujar Akhmad Sulaeman.
Komitmen pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan ini diharapkan menjadi jaminan bahwa Koperasi Merah Putih dapat diimplementasikan secara optimal, serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam penguatan ekonomi di tingkat desa. Sulaeman menambahkan bahwa peran pengawasan ini akan dilaksanakan secara konsisten.
“Kita juga sebagai anggota DPRD harus melakukan pengawasan yang ketat, untuk terus mendorong memberikan bahwa kami ini hadir sebagai anggota DPRD ini juga mengawasi itu,” kata Sulaeman.
Dengan adanya pengawasan yang konsisten dari lembaga legislatif Kutai Timur, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak nyata yang menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan.
Bagi masyarakat di pedesaan, program ini menjadi tumpuan harapan bagi penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Program yang didasarkan pada semangat Pasal 33 UUD 1945 ini berambisi menjadi jembatan yang menghubungkan langsung petani, pelaku UMKM, dan konsumen. (ADV)



Tinggalkan Balasan