Anak Tak Bisa Sekolah karena Biaya? Ini Langkah Nyata dari Anggota DPRD Kutai Timur

SANGATTA—Ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih terjadi sampai hari ini di berbagai daerah. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pemerataan juga belum 100 persen terjadi. Karena itu, berbagai upaya konkret terus dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah Kutim. 

Salah satunya datang dari Ramadhani, Anggota DPRD Komisi D Kutai Timur, yang menekankan pentingnya pemerataan bantuan pendidikan—khususnya selama masa reses. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua mendapat akses pendidikan yang layak. 

Bantuan pendidikan untuk semua

“Saya setiap kali reses saya selalu bilang,” ujarnya di Sangatta. Meski mengakui keterbatasan datanya hanya pada pemilihnya sendiri, Ramadhani menegaskan prinsip dasar yang ia pegang adalah bahwa bantuan pendidikan harus berlaku untuk semua. “Untuk ini ya, karena yang saya punya data kan data pemilih saya aja. Kalau untuk yang lain kan saya nggak tau. Tapi ini berlaku untuk semua,” tegasnya.

Fokus utamanya tertuju pada anak-anak yang terancam putus sekolah karena kendala biaya. Menurutnya, beasiswa menjadi solusi langsung yang bisa meringankan beban keluarga. “Ketika ada anak yang tidak sekolah karena biaya, itu kan ada beasiswa, dan beasiswa itu 1 juta lah, dan uang itu hanya untuk keperluannya dia. Baju dapat, buku dapat,” jelas Ramadhani.

Langkah ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan rata-rata lama sekolah di daerah perkotaan masih 2,5 tahun lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Ketimpangan ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa akses pendidikan yang merata belum sepenuhnya terwujud.

Menjaga dan menjamin hak dasar anak atas pendidikan

Pakar pendidikan Sari Mustafah menyebut bahwa pemerataan biaya pendidikan bukan hanya soal keadilan sosial, melainkan investasi strategis. “Pemerataan biaya pendidikan bukan sekadar masalah keadilan sosial, melainkan investasi strategis untuk mencegah hilangnya potensi anak bangsa hanya karena faktor ekonomi,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang inklusif dan anggaran yang jelas, langkah Ramadhani menjadi salah satu contoh nyata bagaimana wakil rakyat bisa berperan langsung dalam menjaga dan menjamin hak dasar anak atas pendidikan—tanpa harus menunggu krisis terjadi. (ADV)