DPRD Kutim Dorong Anggaran Daerah Lebih Tepat Sasaran, Fokus untuk Kesejahteraan Masyarakat

SANGATTA – Isu terkait dengan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perhatin berbagai kalangan sampai hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, melalui Komisi III, kembali menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran daerah sebagai kunci utama dalam mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 

Komisi III menyoroti bahwa setiap penggunaan dana harus betul-betul selaras dengan visi dan misi Bupati, sekaligus menjauhi kegiatan yang dinilai tidak relevan. Dalam beberapa kebijakan, program dari dinas terkadang kurang relevan dengan visi-misi Bupati. 

Peningkatan sinergi data demi akuntabilitas

Ketua Komisi III DPRD Kutai Timur, H. Ardiansyah, menyampaikan harapan besar terhadap pemerintahan daerah. “Kalau harapan kami, khusus pemerintahan daerah kabupaten kutai timur, bagaimana kita, bisa memaksimalkan anggaran ini, betul-betul untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk opd-opd yang terkaitlah,” ujar H. Ardiansyah.

Namun, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, politisi tersebut mengungkapkan adanya sejumlah kendala yang perlu segera diatasi. Salah satu kerumitan utama muncul akibat ketidaksinkronan data dan laporan yang disajikan oleh berbagai dinas teknis di lingkungan pemerintah daerah.

Padahal, data menjadi acuan untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Bila data tidak sinkron, ada kemungkinan program-program yang dijalankan tidak tepat sasaran. 

Tantangan pengawasan dan kebutuhan masyarakat

Permasalahan data ini terlihat jelas ketika dewan mencoba menindaklanjuti proposal yang diajukan oleh masyarakat. Data pendukung yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas terkait kerap tidak dapat ditemukan atau tidak terdokumentasi dengan baik.

H. Ardiansyah mengungkapkan, “Jangan sampai kita, banyak membuat kegiatan, yang tidak berkaitan dengan visi dan misi bupati, karena banyak masih dinas-dinas ini yang, di tanyakan kegiatan tidak ada, tapi ternyata sudah ada, kegiatan di dalam”. Kondisi ini diperparah dengan persoalan data masyarakat. “Begitu ada proposal masyarakat masuk ternyata, banyak yang hilang, alasan banyak yang tidak ada. Nah ini yang bikin kita bingung,” kata Ardiansyah.

Untuk itu, peningkatan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan menjadi hal yang sangat mendesak. Hal ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini penting demi memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (ADV)