Mengawal Pembangunan Kutim di Tengah Penyelesaian Kewajiban Daerah

SANGATTA—Di tengah upaya pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim yaitu pembayaran kewajiban utang. Beberapa dinas memiliki beban kewajiban yang harus dibayarkan. 

Fokus perhatian kini tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), yang meskipun memiliki alokasi anggaran tinggi, dananya sebagian besar didominasi oleh kewajiban membayar utang. Kondisi ini menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur.

Menyikapi situasi ini, Anggota DPRD H. Ardiansyah mengungkapkan bahwa dewan pada akhirnya memaklumi kondisi tersebut. Keputusan ini didasari kenyataan bahwa sejumlah kegiatan dari kedua dinas itu memang sudah berjalan, sehingga menghentikan proyek yang telah berjalan dinilai sebagai langkah yang tidak tepat.

“Ya anggaran yang tinggi ada dua dinas, PUPR dan Perkim tapi di situ ada utang, yang besarnya harus kita selesaikan,” ujar Ardiansyah.

Kondisi pembayaran utang ini memang menjadi beban keuangan yang harus ditanggung pemerintah daerah saat ini. Namun, komitmen untuk menuntaskan pembangunan yang sudah dimulai tetap menjadi prioritas.

“Jadi artinya kita maklumi itu, karena memang sudah berjalan kegiatan, klo tidak dilanjutkan kasihan juga, ini lah yang menjadi beban kita sekarang ini,” tuturnya.

Di tengah upaya pelunasan utang, muncul kabar baik yang memberikan angin segar bagi percepatan pembangunan di Kutai Timur. Meskipun total anggaran kedua dinas besar, dewan menekankan pentingnya sikap tegas agar porsi untuk pembangunan baru tidak terabaikan.

Ardiansyah membeberkan rincian bahwa untuk Dinas PUPR, dialokasikan Rp 700 miliar yang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk memulai proyek pembangunan baru. Sisa dari anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk melanjutkan proses pembayaran utang.

Alokasi signifikan sebesar Rp 700 miliar ini menunjukkan adanya komitmen dan ruang gerak bagi Pemkab Kutim untuk inisiasi proyek fisik baru, meskipun dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang.

“Artinya kita juga harus tegas sama mereka, karena kita lihat memang ini berjalan kegiatannya, jadi memang besar anggarannya mereka,” pungkasnya.

Angka ini menjadi fokus harapan bagi masyarakat Kutai Timur, menunjukkan bahwa pembangunan fisik akan terus berjalan dan proyek-proyek baru tetap dapat dimulai demi kemajuan daerah. (ADV)