Fraksi PKS DPRD Kutim Ingatkan Kesiapan Infrastruktur dan Cermat dalam Penyusunan APBD 2025

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih siap dalam mengantisipasi potensi masalah teknis yang dapat menghambat proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu masalah yang dikhawatirkan adalah gangguan pada server SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Daerah), yang kerap mengalami downtime atau kesulitan akses menjelang penetapan anggaran.

Syaiful Bakhri menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya sistem server SIPD, agar proses penyusunan APBD tidak terganggu. “Pemerintah daerah harus memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk sistem server SIPD, agar tidak ada gangguan teknis yang menghambat kelancaran proses penyusunan APBD,” ujar Syaiful saat membacakan pandangan Fraksi Keadilan Sejahtera pada rapat paripurna ke-20 di gedung DPRD Kutim.

Ia juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan segala hal lebih awal, termasuk melakukan uji coba sistem, untuk menghindari kendala teknis yang bisa memperlambat penyusunan anggaran yang sangat krusial ini.

Di sisi lain, terkait dengan percepatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Syaiful Bakhri menilai bahwa meskipun pimpinan DPRD telah mengeluarkan surat untuk mempercepat proses ini, percepatan yang terburu-buru justru berisiko menghasilkan APBD yang kurang maksimal.

“APBD adalah instrumen yang sangat vital bagi pembangunan daerah. Kami akan memastikan setiap tahapan penyusunan anggaran dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru,” tegasnya.

Fraksi Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa jika pengesahan APBD dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang, mereka tidak akan ragu untuk mempertimbangkan langkah tegas, termasuk menganulir pengesahan tersebut.

Syaiful menambahkan, pihaknya berharap proses penyusunan APBD 2025 dapat dilakukan dengan cermat dan penuh perencanaan, agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv)