Fraksi GAP Usulkan Perbaikan Penyusunan APBD 2025 untuk Kemandirian Fiskal Kutai Timur

Loading

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur mengajukan sejumlah rekomendasi dalam rapat paripurna ke-20 terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan anggaran daerah yang disusun bisa lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Hj. Mulyana, anggota DPRD dari Fraksi GAP, menyampaikan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas utama. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi daerah seperti sektor agribisnis, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah. Dengan memaksimalkan sektor-sektor ini, diharapkan PAD dapat meningkat, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi GAP juga mengingatkan agar belanja operasional, terutama untuk belanja pegawai dan pengadaan barang serta jasa rutin, dapat dikelola dengan lebih efisien. “Kami meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai dikendalikan, sehingga lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Mulyana.

Fraksi GAP juga mengusulkan agar belanja modal diprioritaskan pada proyek-proyek yang memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. “Proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat harus dipertimbangkan kembali. Evaluasi terhadap setiap proyek harus dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fraksi GAP menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Mulyana berharap pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam belanja modal dan bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas serta menghindari penyalahgunaan dana.

Dengan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi ini, Fraksi GAP berharap APBD 2025 Kutai Timur bisa disusun lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini