Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur Tekankan Pengawasan dan Evaluasi Ketat terhadap APBD 2025

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur mengingatkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025.

Pandi Widiarto menegaskan bahwa pengawasan menjadi elemen kunci untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus memainkan peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan anggaran untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan efektivitas program-program pembangunan.

“Seluruh anggota DPRD Kutai Timur harus fokus pada pengawasan yang cermat terhadap jalannya APBD. Tujuannya adalah agar anggaran yang disahkan benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, serta untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Pandi.

Pandi juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penyerapan anggaran yang sering terlambat di tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa penundaan dalam penggunaan dana menyebabkan terganggunya realisasi berbagai program pembangunan yang seharusnya dapat dilaksanakan tepat waktu.

“Keterlambatan dalam penyerapan anggaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi pembelajaran berharga. Kita perlu memastikan bahwa perencanaan dan eksekusi program dapat berjalan lebih baik di tahun mendatang,” tambah Pandi.

Fraksi Demokrat mengusulkan agar evaluasi anggaran dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana pencapaian program-program yang sudah dijalankan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari solusi sebelum masalah berkembang lebih besar.

“Penting bagi kami untuk melakukan evaluasi secara rutin, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Dengan cara ini, kendala-kendala di lapangan dapat segera terdeteksi dan ditangani dengan cepat,” ungkap Pandi.

Fraksi Demokrat berharap, dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat, APBD 2025 dapat digunakan secara maksimal untuk memajukan Kutai Timur, dengan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. (Adv)