Mahyunadi Buka Peta Inflasi, Ardiansyah Tegaskan Harga Tak Boleh Liar

Sangatta — Di tengah tekanan ekonomi global yang menjalar hingga pasar lokal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025, Wakil Bupati H Mahyunadi membuka forum mewakili Bupati H Ardiansyah Sulaiman.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Mahyunadi, Ardiansyah menyampaikan bahwa inflasi bukan urusan teknis semata.

“Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, soal apakah petani kita tetap bisa menanam dan menjual hasilnya dengan layak,” tegasnya.

Forum ini sekaligus menjadi momen peluncuran Road Map TPID Kutim 2025–2027. Ardiansyah menekankan bahwa pengendalian inflasi adalah tolok ukur utama stabilitas ekonomi daerah. Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan, Kutim sangat sensitif terhadap fluktuasi harga bahan pokok.

Sejumlah program konkret dipaparkan, antara lain operasi pasar di setiap kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM), penyelenggaraan Pasar Tani, distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan mobil inflasi, pelaporan kinerja TPID secara triwulan, serta pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

Strategi Kutim berpegang pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Evaluasi terhadap kebijakan harga pemerintah (administered price) juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas.

Ardiansyah menyebut bahwa peningkatan produktivitas pertanian dan distribusi cadangan pangan harus didukung oleh infrastruktur logistik yang kuat, pengawasan distribusi yang konsisten, dan komunikasi lintas sektor yang aktif.

Di luar teks, Mahyunadi menambahkan bahwa TPID harus bekerja sebagai sistem, bukan sekadar forum koordinasi.

“Tidak cukup satu OPD atau satu kebijakan. Kita butuh orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” ujarnya.

Acara HLM TPID dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kutim, pimpinan OPD, dan lembaga vertikal. Kehadiran berbagai pihak ini dinilai strategis untuk membentuk koordinasi lintas sektor dalam menjawab tantangan inflasi yang kompleks.

Pengendalian inflasi bukan bertujuan menihilkan inflasi, melainkan menjaga agar tetap terkendali demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan Road Map TPID dan langkah-langkah nyata yang telah dirumuskan, Pemkab Kutim optimistis dapat menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.(ADV/ProkopimKutim/IM)