Mahyunadi Dorong TPID Jadi Motor, Bukan Sekadar Forum Pengamat Harga

Sangatta — Di tengah tekanan ekonomi global yang memengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025, Wakil Bupati H Mahyunadi menyampaikan bahwa inflasi bukan sekadar angka, melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat.

“Harga-harga yang tak terkendali dapat meruntuhkan daya beli rakyat. Dan saat daya beli lemah, maka kesejahteraan itu tinggal mimpi,” ucap Mahyunadi saat membuka forum di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi harus menyentuh akar persoalan. Bukan sekadar reaksi terhadap lonjakan harga musiman, melainkan strategi konkret yang berdampak langsung. Mahyunadi memaparkan enam langkah prioritas yang menjadi fokus kerja TPID Kutim.

Pertama, operasi pasar akan digelar di seluruh kecamatan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen. Kedua, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Tani akan mendekatkan pasokan langsung ke masyarakat. Ketiga, distribusi Cadangan Pangan Pemerintah akan digerakkan melalui mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan. Keempat, pelaporan kinerja TPID akan dilakukan setiap triwulan agar evaluasi berjalan berkelanjutan. Kelima, penyusunan Road Map TPID 2025–2027 akan menjadi panduan jangka menengah dalam pengendalian inflasi. Dan keenam, pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi akan diperketat agar tepat sasaran dan tidak langka.

“Keberhasilan pengendalian inflasi tak semata-mata mengukur berapa persen harga naik atau turun, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” tegas Mahyunadi.

Penyusunan Road Map TPID menjadi fokus utama dalam forum ini. Dokumen tersebut dirancang untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih terukur, berbasis data, dan menjawab tantangan struktural yang dihadapi daerah. Mahyunadi menyebut bahwa stabilitas harga yang dijaga konsisten akan memberi efek domino terhadap perekonomian lokal, mulai dari meningkatnya kepercayaan investor, perputaran ekonomi desa, hingga terjaminnya pasokan bahan pokok di pasar.

“Kita ingin TPID bukan hanya menjadi forum tahunan, tapi motor penggerak yang bekerja setiap hari,” ujarnya.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah dengan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik lokal. Ia menegaskan bahwa strategi pengendalian inflasi di Kutim tetap bertumpu pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Penting untuk tidak hanya melihat inflasi sebagai angka statistik, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Kutai Timur yang hidup dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perdagangan kecil,” jelas Vita.

Forum yang diselenggarakan oleh Bagian Ekonomi Setkab Kutim ini mengusung tema “Memperkuat Program Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2025–2027”. Forum ini juga menjadi momentum peluncuran awal rancangan Road Map TPID Kutim untuk tiga tahun ke depan.

Hadir dalam forum ini perwakilan Forkopimda Kutim, dinas teknis, dan lembaga vertikal. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merespons fluktuasi harga dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Kita tidak sedang meniadakan inflasi, karena dalam batas wajar inflasi itu sehat. Tapi kita harus memastikan inflasi yang terjadi adalah inflasi yang terkendali dan mendorong pertumbuhan,” ujar Mahyunadi, sebelum membuka forum secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan terbentuknya Road Map baru dan strategi konkret yang disampaikan, Kutim kini menapaki jalan baru dalam pengelolaan stabilitas harga. Inflasi tak lagi dipandang sebagai angka dalam laporan statistik, tetapi sebagai wajah nyata kesejahteraan rakyat di pasar-pasar desa, ladang petani, dan dapur keluarga. (ADV/ProkopimKutim/IM)