Kolaborasi Multipihak Dorong Kutim Wujudkan Keadilan Sosial dalam KBKR

Sangatta — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR). Kegiatan berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (10/10/2025).

Program ini merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang dicanangkan pemerintah pusat, sebagai strategi menekan angka unmet need, meningkatkan kesertaan ber-KB, dan memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terluar, perbatasan) serta kawasan transmigrasi.

Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Al-Kafit Hidayat, menjelaskan bahwa program ini menargetkan 100 akseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Langkah ini menjadi upaya konkret menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan sekaligus memperluas akses layanan KB berkualitas.

Kegiatan dibuka resmi oleh Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, mewakili Wakil Bupati. Dalam sambutannya, Rizali menegaskan komitmen Pemkab menghadirkan keadilan sosial dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. “Melalui program KBKR Wilayah Khusus ini, kita ingin memastikan seluruh masyarakat, khususnya di wilayah 3T dan transmigrasi, memiliki akses setara terhadap layanan KB. Ini adalah bentuk nyata keadilan sosial yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya.

Rizali menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari angka partisipasi, tetapi dari dampak nyata terhadap kualitas hidup keluarga. “Dengan partisipasi aktif seluruh pihak, kita dapat menurunkan angka unmet need, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program KB secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan visi Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing,” tegasnya.

Sebelum acara pembukaan, rombongan BKKBN Kaltim dan DPPKB Kutim melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi pelayanan KB, termasuk praktik mandiri bidan Triana Nur di Jalan Yos Sudarso IV serta lokus keluarga berisiko stunting. Kegiatan lapangan ini menjadi bagian dari pendekatan integratif antara layanan KB, kesehatan ibu-anak, dan penanganan stunting.

Sebagai bentuk nyata sinergi lintas sektor, acara juga disertai penyerahan bantuan bagi 12 keluarga berisiko stunting, hasil kolaborasi BKKBN Kaltim, DPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara. RSU Medika Utama Sangatta turut menerima bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit untuk memperkuat fasilitas pelayanan kontrasepsi jangka panjang.

Melalui kerja sama multipihak ini, DPPPKB Kutim berharap program intensifikasi dan integrasi KBKR dapat menjadi model pelayanan terpadu yang efektif di Kutai Timur. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan gotong royong semua sektor, program ini bisa menjadi contoh keberhasilan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga di Kutim,” tutup Rizali. (ADV/ProkopimKutim/IM)