Mahyunadi: Hukum Harus Jadi Pelindung, Bukan Alat Merundung

Samarinda — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyatakan komitmen kuat dalam mendukung penegakan hukum dan memperkuat koordinasi lintas lembaga di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kutim H. Mahyunadi saat menghadiri acara ramah tamah dan temu kenal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur yang baru, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H., di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, beberapa waktu lalu.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Kalimantan Timur. Kami berharap Bapak Kepala Kejati sukses menjalankan amanah, dan kami dari Kutai Timur siap mendukung upaya penegakan hukum serta menjaga kondusifitas wilayah, termasuk bersinergi dengan jajaran Kejari yang ada di daerah,” ujar Mahyunadi.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sistem pemerintahan daerah yang kuat. Diperlukan kolaborasi aktif antara Kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah kabupaten/kota agar keadilan dapat dirasakan secara merata dan stabilitas sosial terjaga.

“Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembangunan. Kolaborasi ini penting agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tapi juga dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud atau akrab disapa Harum, dalam sambutannya menekankan pentingnya hubungan harmonis antara lembaga eksekutif dan aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dengan “Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin diperkuat untuk mendukung pembangunan dan keadilan yang merata,” ujarnya.

Kajati Kaltim yang baru, Dr. Supardi, sebelumnya menjabat di tingkat pusat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan komitmen kuat untuk membangun kerja sama dengan semua elemen pemerintahan daerah, aparat hukum, dan masyarakat.

“Terima kasih atas sambutan hangat di Benua Etam. Saya mohon dukungan semua pihak agar Kejati dapat menjalankan tugas penegakan hukum dan mendukung program pemerintah daerah secara optimal,” ungkapnya.

Acara tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para pejabat tinggi, tokoh masyarakat, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Kaltim tampak hadir memberi dukungan atas kehadiran pimpinan baru di tubuh kejaksaan.

Di tengah perubahan besar yang tengah berlangsung di Kalimantan Timur,  dari penguatan tata kelola daerah hingga persiapan menuju IKN, stabilitas hukum menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Seperti disampaikan Wabup Mahyunadi, Kutim menaruh harapan besar agar penegakan hukum di era baru Kejati Kaltim tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

“Hukum harus menjadi ruang perlindungan dan pembelajaran bagi masyarakat, bukan sekadar instrumen penindakan.Harapannya hukum tidak hanya menjadi alat untuk merundung tapi untuk melindungi,” harapnya.

Dengan sinergi yang semakin solid antara Kejati, Pemprov, dan Pemkab se-Kaltim, arah pembangunan hukum dan pemerintahan daerah diharapkan semakin selaras; menjadi pondasi kuat bagi Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis Indonesia masa depan. (ADV/ProkopimKutim/IM)