Data Akurat, Bunda PAUD: Anak Tak Sekolah Kembali ke Cap Jempol

Sangatta – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak lagi sekadar wacana, melainkan diwujudkan dalam kerja nyata yang melibatkan berbagai unsur. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Operator Data Pendidikan, yang berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara.

Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim ini menjadi titik temu bagi para pengelola data pendidikan di tingkat sekolah, lembaga, dan instansi lintas sektor. Tujuannya memperkuat kolaborasi dalam menelusuri, memverifikasi, dan memvalidasi data anak-anak Kutim yang belum tersentuh layanan pendidikan formal.

Bunda PAUD Kutim, Ny. Hj. Siti Robiah, menegaskan bahwa isu ATS bukan sekadar urusan angka di laporan administrasi, melainkan menyangkut masa depan generasi daerah.

“Anak-anak ini adalah penerus kita. Karena itu, data harus benar-benar akurat agar mereka bisa kembali masuk ke program Cap Jempol dan PKBM di kecamatan maupun desa,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan ATS menuntut kerja bersama antarinstansi. Ia mengajak Disdukcapil, Kementerian Agama, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), hingga TP PKK Pokja II untuk bergerak serempak, sebab lembaga-lembaga itu bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan.

“Kita perlu pembaruan data setiap tahun. Kadang anak yang awalnya sekolah bisa jadi ATS karena orang tuanya pindah kerja atau tugas negara, tapi datanya belum diperbarui. Ini yang harus kita antisipasi,” tambahnya.

Bunda Robiah juga mengungkapkan bahwa jumlah ATS di Kutim yang semula mencapai sekitar 13 ribu anak, kini telah menurun menjadi 9.644 anak setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan sejak awal tahun. Meski belum sepenuhnya tuntas, kemajuan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pengentasan ATS mulai menunjukkan hasil nyata.

Plt Kepala Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, menilai pemberdayaan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai langkah strategis memperkuat sistem pendataan di tingkat sekolah dasar hingga menengah.

“Operator SD dan SMP punya peran penting dalam memverifikasi data siswa yang drop out atau tidak melanjutkan sekolah. Setelah pelatihan ini, mereka akan langsung turun ke sekolah binaan,” jelasnya.

Heri menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari gerakan sosial dan moral. “Ini aksi nyata, bukan kerja satu dinas saja. Semua pihak harus terlibat agar ATS di Kutim bisa benar-benar berkurang,” tegasnya.

Gerakan data dan kepedulian ini menandai arah baru pendidikan di Kutim, meneguhkan komitmen bahwa setiap anak berhak atas masa depan, dan pendidikan merupakan jembatan menuju harapan. (ADV/ProkopimKutim/IM)