Data Bicara, Sangatta Utara Jadi Titik Kritis Pencegahan Stunting

Upaya menekan angka stunting di Kutai Timur memasuki fase strategis berbasis data. DPPKB Kutim memaparkan hasil verifikasi keluarga berisiko stunting di Kecamatan Sangatta Utara, wilayah dengan jumlah kasus risiko tertinggi, sebagai dasar intervensi lintas sektor yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Media Redaksi Redaksi

20 November 2025 | 00:54

SANGATTA — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur menggelar pemaparan hasil verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting Sangatta Utara di Aula DPPKB Kutim, beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut dihadiri insan pers, pejabat struktural dan fungsional, serta operator SIGA sebagai forum penyamaan persepsi dan penguatan kolaborasi antarinstansi.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa Sangatta Utara dipilih sebagai fokus pembahasan karena memiliki jumlah keluarga berstatus berisiko stunting terbesar di Kutim. “Kami sengaja menjadikan Sangatta Utara sebagai lokus, karena data menunjukkan angka keluarga berisiko stunting tertinggi berada di sini,” ujar Junaidi.

Baca Juga : Mahyunadi Ingatkan Wartawan Pegang Etika di Tengah Banjir Informasi

Ia menekankan pentingnya memahami stunting dari sisi pencegahan, bukan sekadar penanganan kondisi anak yang sudah mengalami stunting. Menurutnya, fokus utama harus diarahkan pada identifikasi sumber masalah.

“Jika kita bicara anak yang sudah stunting, itu artinya kita mengobati. Hari ini kita bicara pencegahan dari hulunya, yaitu keluarga berisiko,” jelasnya.

Ia memaparkan sejumlah indikator keluarga berisiko, seperti sanitasi tidak layak, akses air bersih yang buruk, ketiadaan jamban sehat, kondisi pasangan usia subur 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak), tidak mengikuti program KB, serta keluarga dalam kategori desil 1–4 (kelompok ekonomi rendah).

“Dari data ini nantinya akan terlihat mana yang perlu intervensi rumah layak huni, akses air bersih, atau pelatihan keterampilan,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, DPPKB menyiapkan program jemput bola bertajuk Cap Jempol Stop Stunting (Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting) dengan melibatkan sedikitnya 10 Perangkat Daerah, termasuk PDAM, Dinsos, Disdikbud, Disnaker, dan BAZNAS.

“Tim kami akan turun langsung, memadukan data dan memastikan intervensi tepat sasaran,” tegas Junaidi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak media membantu mengawal akurasi data.

“Kalau media menemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, silakan sampaikan kepada PLKB dan TPK. Karena jika datanya salah, perencanaan pembangunan juga akan salah,” ujarnya.

Hasil verifikasi ini akan dibawa ke rapat lintas Perangkat Daerah yang rencananya dipimpin Wakil Bupati Mahyunadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pertemuan itu akan menentukan bentuk intervensi dan pembiayaan program berdasarkan hasil verifikasi wilayah.

Menutup sesi, Junaidi menegaskan pentingnya penguatan kinerja petugas lapangan.

“Saya minta PLKB benar-benar mengenal wilayah dan warganya. Jangan sampai kepala dinas lebih tahu kondisi lapangan daripada petugas,” pungkasnya.

Kerja berbasis data menjadi pijakan utama percepatan penurunan stunting. Tanpa data yang kuat, intervensi hanya akan berjalan di tempat. (ADV/ProkopimKutim/IM)