17 Kasus Pelecehan Anak, DPPKBP3A Perkuat Sosialisasi dan Pendampingan

TANJUNG REDEB – Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, sebanyak 17 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tercatat di Kabupaten Berau. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau.

Kepala DPPKBP3A, Rabiatul Islamiah, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menekan angka kekerasan melalui berbagai sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Selain itu, lembaga ini juga memperkuat peran organisasi di lapangan seperti PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

“Organisasi-organisasi ini kami bekali dengan manajemen pelaporan dan pendampingan korban, agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak dan perempuan di lingkungannya,” ujar Rabiatul, Jumat (4/7/2025).

Ia menambahkan, dalam pelatihan yang digelar baru-baru ini, peserta ditekankan untuk menjalankan peran sebagai Pelopor dan Pelapor.

“Sebagai pelopor, mereka harus bisa memberikan edukasi dan menjaga lingkungan agar terhindar dari kekerasan. Sementara sebagai pelapor, mereka wajib sigap memberikan informasi jika melihat atau mengalami kekerasan,” jelasnya.

Sayangnya, saat ini Berau masih kekurangan tenaga psikolog untuk melakukan pendampingan secara mendalam.

“Kami hanya memiliki konselor dan beberapa sarjana hukum di UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Meski demikian, kami tetap memberikan pendampingan kepada korban untuk meredakan trauma yang mereka alami,” tutur Rabiatul.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya memiliki Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berperan aktif dalam edukasi dan konseling keluarga. “Hari ini pun, salah satu psikolog kami akan menjadi narasumber dalam pelatihan peningkatan kapasitas ini,” imbuhnya.

Melalui penguatan sistem pelaporan, pendampingan korban, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, DPPKBP3A berharap angka kekerasan terhadap anak di Berau bisa ditekan seminimal mungkin. “Yang kita inginkan bukan hanya menurunkan angka kekerasan, tapi bagaimana kekerasan itu bisa benar-benar kita hilangkan,” tegasnya. (*)