APBN 2025 Capai Rp3.621,3 Triliun, Ini Rinciannya

INSPIRASIMEDIA.COM, JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan yang lebih inklusif di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara Rp919,9 triliun akan ditransfer ke daerah melalui skema dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, serta dana desa.

“Dana transfer ke daerah dirancang untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal sekaligus memastikan pelayanan yang inklusif. Ini termasuk dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial di daerah,” ujar Sri Mulyani di Istana Negara Jakarta.

Belanja pemerintah pusat mencakup sejumlah alokasi besar, termasuk anggaran pendidikan yang mencapai Rp724,3 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp218,5 triliun.

Program perlindungan sosial seperti bantuan sosial dan subsidi energi juga mendapatkan perhatian besar dengan alokasi Rp503,2 triliun.

Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk program makanan bergizi gratis dan Rp70 triliun untuk dana desa.

Program prioritas lainnya meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa sebesar Rp15 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pengelolaan anggaran secara bijaksana dan efisien. “Kita punya cita-cita yang tinggi untuk memajukan bangsa, tetapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana. Belanja negara harus kita optimalkan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan,” tegasnya.

Presiden juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk aktif melawan penyelundupan dan kebocoran anggaran demi memastikan dana negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Anggaran ini harus menjadi alat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo. (*)