Anggota DPRD Kaltim Dorong Sinkronisasi RPJMD Kutim dengan Provinsi

SANGATTA – Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mendorong Pekab Kutim agar menyelaraskan secara penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Menurutnya, sinergi perencanaan antara dua level pemerintahan penting untuk memastikan arah pembangunan yang konsisten dan tidak tumpang tindih.

“Ada beberapa poin kemarin yang kita sepakati agar supaya itu dimasukkan di dalam RPJMD-nya Kutai Timur, sehingga nanti kita mensinergikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur itu enak,” kata Agusriansyah.

Ia menekankan pentingnya menuliskan secara tegas isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah. Salah satu isu yang disorot adalah persoalan banjir di wilayah Sangatta, Bengalon, dan daerah-daerah yang dilintasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Karangan hingga Sungai Sangatta.

Politikus PKS itu juga menyebut, langkah mitigasi seperti pembangunan tanggul dan pengerukan harus dimuat secara eksplisit, termasuk skema kebutuhan anggarannya.

“Itu dimuat saja, misalnya rencana aksinya tanggul dan pengerukan. Kalau ada gambaran kebutuhan anggarannya, dibuat saja skemanya di dalam daftarnya,” ujarnya.

Agusriansyah juga menyoroti pentingnya mencantumkan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi ke dalam RPJMD Kutim, khususnya jalan-jalan penghubung antar kecamatan.

Ia mengusulkan agar kolaborasi pendanaan antara kabupaten dan provinsi bisa diformulasikan sejak awal.

“Itu kalau bisa kita muat saja ke dalam RPJMD kita, menjadi bagian target yang disinergikan. Nanti kalau memang butuh pendalaman konsep tentang kolaboratifnya, itu dituangkan,” jelasnya.

Soal pendidikan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu menyampaikan kekhawatiran terkait terbatasnya ruang kelas baru saat penerimaan siswa baru. Agusriansyah meminta agar Pemkab Kutim menyiapkan lahan sehingga Pemerintah Provinsi bisa turut membangun sekolah baru, khususnya di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.

“Sudah kita sampaikan ke Bappeda termasuk ke komisi terkait di DPRD Kaltim, dan mereka sangat men-support. Alhamdulillah kemarin jawabannya menggembirakan dari Kabid yang membidangi, bahwa sudah ada gambaran. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa selesai lahannya, tahun depan bisa kita akselerasi pembangunannya,” tuturnya.

Ia juga menyinggung program Universal Health Coverage (UHC) dan meminta agar Pemkab Kutim mencatat secara jelas berapa anggaran yang dikeluarkan untuk BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

“Misalnya 45 miliar, ditulis saja di sana, Pak. Kita tuh minta diganti kompensasinya. Jangan sampai Kutim yang membayar, Kaltim yang mengakui sebagai program gratis,” katanya menegaskan.

Selain itu, Agusriansyah juga menekankan pentingnya menghitung dengan cermat anggaran penanganan stunting agar pembahasan di tingkat Pansus dapat berjalan dengan data yang kuat.

Ia pun mengingatkan agar rencana transformasi BUMD Mitra Bangun Tanah Karya (MBTK) menjadi Persero dimasukkan secara eksplisit dalam RPJMD Kutim.

“Karena kami juga berkomitmen, kami kemarin sudah bilang bahwa kami akan merekomendasi apa yang tertulis di RPJMD-nya Kabupaten Kutai Timur itu kami mau delegatifkan juga tertulis di RPJMD Kaltim,” pungkasnya.

Agusriansyah berharap, dengan muatan yang jelas dan tegas dalam dokumen RPJMD Kutim, maka Provinsi Kaltim juga akan memiliki tanggung jawab yang konkret dan arah pembangunan yang terintegrasi bersama kabupaten. (*)