Kolaborasi Publik-DPRD Jadi Kunci Pengawasan Anggaran di Kutai Timur untuk Cegah SILPA Besar

SANGATTA – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Komisi C, Aldryansyah, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan perhatian terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terjadi karena alokasi anggaran yang tepat merupakan kunci kemajuan ekonomi dan pembangunan yang nyata.

Aldryansyah menyoroti bahwa pembangunan daerah saat ini menghadapi tantangan besar, yaitu komitmen terhadap janji kepemimpinan sebelumnya dan fokus pada prioritas pembangunan saat ini. Prioritas ini diakomodasi melalui mekanisme Musrenbang dan reses, dengan permintaan masyarakat yang harus diakomodir oleh pemerintah.

Realisasi janji pembangunan menghadapi kendala efisiensi anggaran yang saat ini terjadi di semua tingkat. Efisiensi anggaran menjadi tantangan utama mengingat anggaran daerah terpangkas cukup besar.

Aldryansyah menjelaskan, “Efisiensi ini kan menjadi kendala besar mengingat anggaran kita yang terpangkas cukup besar,”. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan penyesuaian yang jelas.

“Sehingga perlunya dilakukan penyesuaian yang jelas tentang mana-mana saja yang prioritas, mana-mana saja yang bukan prioritas walaupun menyakitkan harus kita tunda untuk tahun selanjutnya,” tegas Aldryansyah. Kejelian dalam menentukan skala prioritas ini penting agar perekonomian tetap bergerak maju.

Fokus utama DPRD adalah memastikan optimalisasi penyerapan anggaran untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar. SILPA dikhawatirkan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Ini menjadi fokus utama yang ditekankan oleh legislatif kepada eksekutif selaku eksekutor dalam program-program yang dijalankan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan ini, dimasukkan dalam KUA dan PPAS itu bisa terserap secara penuh,” papar Aldryansyah. Langkah ini perlu dilakukan agar silpa-silpa yang tidak terealisasi dapat dihindari. 

Untuk memitigasi risiko tersebut, DPRD menerapkan pengawasan ganda, baik secara administratif maupun langsung di lapangan. Selain itu DPRD aktif menyerap keluhan masyarakat. Aldryansyah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. 

“Dan kami akan memberikan penjelasan agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari,” pungkasnya. (ADV)