Menjaga Kepercayaan Publik, Komisi C DPRD Kutim Kawal Anggaran Program Pembangunan

SANGATTA—Salah satu tugas penting dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap anggaran di daerahnya. Berdasarkan fungsi tersebut, Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui anggotanya, Politisi Partai Demokrat Bahcok Riandi, menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas ini sebaik mungkin. 

Dalam menjalankan tugas tersebut, Komisi C secara proaktif meminta penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai penyikapan terhadap program-program prioritas. Bahcok menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menetapkan skala prioritas pelaksanaan program.

Komisi C secara menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai acuan program perencanaan partisipatif. Hasil dari forum ini diharapkan dapat diakomodir secara nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena masyarakat telah menaruh harapan besar terhadapnya. 

Bahcok menilai, bila gagal dalam merealisasikan hasil Musrenbang, maka berpotensi menimbulkan kekecewaan di tingkat akar rumput. Namun, ia mengapresiasi bahwa kendala yang ada selama ini dapat diatasi melalui koordinasi, meskipun belum seluruhnya dijalankan secara sempurna. 

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan harus diakomodir dengan baik, jangan sampai masyarakat disana berharap hasil musyawarah perencanaan pembangunan ini bisa terakomodir ternyata tidak bisa, tapi alhamdulillah itu bisa teratasi dengan baik meskipun tidak semuanya dengan organisasi perangkat daerah yang terkait,” jelas Bahcok.

Lebih lanjut, Komisi C juga meminta jaminan keselarasan antara program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi-misi Bupati. Bahcok menegaskan bahwa seluruh program OPD harus sejalan dengan 50 program prioritas Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini untuk menjamin bahwa agenda pembangunan daerah selaras dari tingkat aspirasi rakyat hingga visi pimpinan daerah. Bahcok menekankan permintaan ini. 

“Meminta juga bagaimana pihak organisasi perangkat daerah ini untuk menjalankan program Bupati bagaimana misi-misinya itu 50 program Bupati itu yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kemarin kita menyikapi untuk kegiatan ini yang sesuai dengan misi-misinya Bupati,” ujar Bahcok. 

Melalui pengawasan yang ketat ini, Komisi C berharap dapat memastikan bahwa seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV)