Kendala Teknis SIPD Hambat Pencairan Dana di Kutai Timur

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan serius dalam pencairan dana akibat kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengelola anggaran. Namun, lambatnya performa sistem berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan program di perangkat daerah.

Insan Bowo Asmoro, Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan terkait lambannya SIPD. “Banyak perangkat daerah yang mengeluhkan sistem yang sangat lambat. Proses loading yang lama membuat pencairan anggaran menjadi terhambat,” ujarnya saat diwawancarai.

Keterbatasan ini dinilai menjadi penghambat besar bagi realisasi program kerja yang telah direncanakan. Bowo menjelaskan bahwa sebagai aplikasi bersifat nasional, SIPD tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan langsung terhadap masalah teknis yang muncul. “Karena ini aplikasi nasional, kami tidak bisa langsung memperbaiki atau mengidentifikasi masalahnya tanpa koordinasi dengan pusat,” tambahnya.

Jika SIPD bersifat lokal, Pemkab Kutai Timur dapat langsung meminta bantuan teknis dari instansi seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, mengingat kendali sepenuhnya berada di tangan Kemendagri, pihaknya harus menunggu respons dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Kutai Timur telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri, mendesak penyelesaian kendala teknis tersebut. “Kami sudah berusaha maksimal mendorong progres dan realisasi semua kegiatan, tapi jika sistem di pintu terakhir tidak membuka akses, kami tidak bisa berbuat banyak,” tegas Bowo.

Kekhawatiran pun muncul jika masalah ini tidak segera diatasi. Pencairan anggaran yang tersendat dapat mengganggu pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Kutai Timur berharap Kemendagri segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki performa SIPD agar proses pencairan dana dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai target.

“Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keberlanjutan program pembangunan. Kami berharap masalah ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” tutup Bowo. (ky/Adv)