Pembangunan Harus Ramah Lingkungan, DKP Kukar Soroti Dampaknya terhadap Pesut Mahakam

TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan pandangannya terkait potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan perairan, khususnya habitat Pesut Mahakam. Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa pembangunan memang tidak bisa dihindari, namun harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kaidah lingkungan.

“Karena ini merupakan bagian dari proses pembangunan, kami berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan kaidah-kaidah lingkungan,” ujar Muslik

Ia menekankan bahwa dampak dari kegiatan pembangunan, pada akhirnya akan bermuara pada kondisi perairan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, menurutnya, hal ini bisa berdampak langsung pada kualitas ekosistem air dan keberlangsungan sektor perikanan.

“Dampaknya bisa langsung terasa pada produksi ikan yang menjadi bagian penting dari sektor perikanan kita. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan,” tegasnya.

Muslik juga mengungkapkan bahwa hingga kini, DKP Kukar belum terlibat secara mendalam dalam proses perencanaan pembangunan di kawasan yang berdekatan dengan danau dan perairan. Informasi yang diperoleh sebagian besar masih bersumber dari pemberitaan media.

“Kami belum dilibatkan secara langsung. Namun kami yakin, pada waktunya nanti, pihak-pihak yang berkepentingan akan dilibatkan secara lebih aktif,” ungkapnya.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai potensi gangguan terhadap habitat Pesut Mahakam akibat aktivitas penambangan, seperti tambang silika, Muslik mengatakan bahwa risiko tersebut bisa diminimalkan jika seluruh proses dilakukan sesuai aturan.

“Kalau kegiatan penambangan silika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dampaknya bisa diminimalkan. Kita tidak bisa menghindari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, tetapi yang penting adalah bagaimana agar kegiatan ini bisa berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan, khususnya perairan yang menjadi habitat alami pesut,” jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, DKP Kukar telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi di wilayah perairan. Ia menyebut, pengelolaan kawasan ini harus dilakukan dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun untuk memastikan efektivitasnya.

“Ini merupakan bagian dari strategi mitigasi kita, tidak hanya terhadap tambang kuarsa, tetapi juga terhadap seluruh aktivitas ekonomi yang ada di wilayah tersebut,” tambah Muslik.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya dalam menjaga keberadaan satwa endemik seperti Pesut Mahakam.

“Saya pikir pelestarian ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak bisa dilakukan secara sektoral atau sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi sangat penting, terutama jika kita ingin benar-benar menjaga kelestarian lingkungan, termasuk keberadaan pesut Mahakam,” pungkasnya. (BI/*)