Tahun Terakhir Honorer, Pemkab Kutim Pastikan 4.303 TK2D Jadi PPPK

INSPIRASIMEDIA.COM, SANGATTA – Sebanyak 4.303 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutai Timur (Kutim) dipastikan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.

Pengangkatan ini mengakhiri keberadaan tenaga honorer di wilayah tersebut, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan tahun 2024 sebagai batas akhir sistem tenaga honorer di Indonesia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, mengonfirmasi bahwa formasi PPPK untuk Kutim telah resmi diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Alhamdulillah, minggu lalu kita menerima formasi rinci sebanyak 4.303 PPPK dari Kemenpan-RB. Ini merupakan komitmen Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, untuk mengangkat seluruh TK2D menjadi PPPK pada tahun ini,” ujar Misliansyah, yang akrab disapa Ancah.

Meski ada anggapan bahwa tes PPPK hanya formalitas, Ancah menegaskan bahwa tahapan tersebut tetap harus dilalui dengan serius.

Menurutnya, tes tetap menjadi bagian penting untuk memastikan kelengkapan administrasi dan data sesuai aturan pemerintah pusat.

“Anggapan bahwa tes hanya formalitas itu kurang tepat. Memang jumlah TK2D kita sesuai dengan formasi, jadi kemungkinan prosesnya aman, tetapi setiap tahapan tetap harus diikuti dengan cermat,” katanya.

Misliansyah juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memastikan anggaran yang cukup untuk gaji dan tunjangan para PPPK. Pemkab Kutim sebelumnya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum mengajukan formasi ke Kemenpan-RB.

“Anggaran untuk gaji dan tunjangan sudah dihitung dengan cermat. Gaji PPPK disesuaikan dengan golongan, dan insentif di Kutim cukup besar, sekitar Rp4 juta per bulan,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan tes PPPK, Pemkab Kutim masih menunggu jadwal resmi dari Kemenpan-RB. Namun, setelah formasi diterima, jadwal tes biasanya akan segera diumumkan. Pemkab juga akan menggelar rapat koordinasi untuk memastikan persiapan berjalan lancar.

“Harapan kami, seluruh TK2D mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai formasi yang telah diterima harus dikembalikan karena ada yang tidak lulus tes,” pungkasnya. (*)