Kasus Dugaan Mark Up Biaya Persalinan RSUD Andi Depu Polman Memicu Reaksi Keras dari Aktivis

INSPIRASIMEDIA.COM, POLMAN – Pada Sabtu 25 Mei 2024, Kasus dugaan mark up biaya persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menciptakan gelombang kecaman dari berbagai aktivis di Sulbar.

Beberapa media ternama di Provinsi Sulbar melaporkan bahwa biaya persalinan yang mencapai Rp250 juta hingga Rp320 juta rupiah per pasien pada tahun 2022 dianggap sangat tidak masuk akal dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap manajemen rumah sakit.

Aktivis HMI Cabang Polman, Arif menyuarakan kekesalannya. Menurutnya, masalah ini tidak boleh diabaikan, terutama mengingat Polman sedang menghadapi defisit anggaran sebesar 100 miliar rupiah.

“Pj Bupati Polman harus berani mengambil tindakan tegas terhadap dugaan ini untuk mencegah RSUD Andi Depu menjadi pusat korupsi anggaran,” tegasnya.

Fungsionaris PB HMI periode 2024-2026, Rahmat juga menyampaikan kritik pedas terhadap dugaan mark up yang dinilai sengaja dilakukan untuk menaikkan biaya persalinan. Ia mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman untuk serius menangani kasus ini agar tidak meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Aktivis yang juga Demisioner Badko HMI Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat (Sulsel-Bar), Asrul Arafah menambahkan bahwa meski pihaknya mempercayakan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri Polman, tapi hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan. Ia memperingatkan, jika dalam minggu kelima tidak ada informasi lanjutan, pihaknya akan menduga adanya oknum di kejaksaan yang bermain mata dengan pihak RSUD.

Kritikan tidak hanya datang dari para aktivis, tetapi juga dari masyarakat yang merasa dikhianati oleh pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka percayai. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran rumah sakit. Direktur RSUD Andi Depu Polman, Anita berada di bawah tekanan untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, beberapa dokter dan tenaga medis di RSUD Andi Depu juga dikabarkan mengalami diskriminasi dan intimidasi terkait dengan dugaan kasus ini. Hal ini semakin memperkuat desakan publik agar pihak berwenang segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa semua pelanggaran diusut tuntas.

Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, diharapkan Kejaksaan Negeri Polman dapat segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kasus ini menjadi cerminan dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran di sektor kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.