KNPI Bontang Kecam Wacana Kenaikan Gaji DPR di Tengah Terpuruknya Kondisi Rakyat

Inspirasimedia.com, BONTANG – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang menyuarakan kritik keras terhadap polemik rencana kenaikan gaji anggota DPR yang dinilai mencerminkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Ketua KNPI Bontang, Indra Wijaya, melalui Ketua Harian Sadly Jaya, menegaskan bahwa munculnya wacana tersebut menunjukkan ketidakpedulian legislatif terhadap beban yang sedang ditanggung masyarakat. Di saat rakyat menghadapi berbagai persoalan ekonomi, DPR justru memunculkan isu yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

“Bukan hanya kenaikan pajak, lapangan pekerjaan juga semakin terbatas, angka pengangguran meningkat, dan yang lebih parah lagi kesejahteraan guru sampai sekarang masih diabaikan,” ujarnya, Sabtu (24/8/2025).

Sadly menekankan bahwa guru seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, peran guru sangat strategis dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas, namun ironisnya mereka masih harus berjuang dengan penghasilan yang minim sementara legislatif justru berupaya meningkatkan gaji sendiri.

Ia menilai bahwa jika berbicara tentang prioritas dan kontribusi, guru jauh lebih layak mendapat perhatian dibandingkan anggota DPR. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang bangsa yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

“Kalau bicara tentang siapa yang lebih berjasa dan perlu diprioritaskan, maka guru jauh lebih layak. Pendidikan itu adalah investasi bangsa, dan sudah seharusnya kesejahteraan guru yang lebih dulu ditingkatkan, bukan gaji DPR,” tegasnya.

KNPI Bontang juga menyoroti kontradiksi antara arahan Presiden yang meminta efisiensi anggaran dengan usulan kenaikan gaji legislatif. Sadly menilai bahwa hal ini menunjukkan ketidakselarasan kebijakan dan kurangnya empati terhadap kondisi masyarakat.

“Presiden sudah jelas menyerukan efisiensi, tapi justru ada permintaan kenaikan gaji DPR. Ini kan seperti berjalan berlawanan arah, seolah tidak ada empati terhadap kondisi rakyat,” katanya.

Organisasi kepemudaan ini juga mengamati bahwa gelombang protes dan wacana pembubaran DPR yang berkembang di berbagai daerah merupakan indikator kuat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sadly secara pribadi menyatakan dukungannya terhadap gelombang protes tersebut.

“Sebagai pribadi saya setuju dengan ajakan itu. Karena apa lagi fungsi DPR kalau bukan untuk memikirkan, mempertimbangkan, dan mengakomodir kepentingan rakyat? Kalau gagal menjalankan peran itu, wajar saja kalau muncul seruan pembubaran,” ungkapnya.

Sadly menekankan pentingnya bagi DPR untuk lebih sensitif dan fokus pada upaya pemulihan kondisi ekonomi masyarakat daripada mengutamakan peningkatan kesejahteraan internal. Ia berharap suara-suara penolakan dari berbagai elemen masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi mendalam bagi para legislator.

“Ini momentum bagi DPR untuk kembali ke jalurnya. Jangan sampai kepercayaan publik semakin terkikis, karena ketika rakyat sudah hilang kepercayaan, lembaga negara akan kehilangan legitimasi,” pungkasnya.(*).