Anggaran Dikawal, Korupsi Dicegah Sejak Dini

SANGATTA—Langkah pemberantasan pencegahan dan pemberantasan korupsi terus dijalankan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan arahan dari Gubernur Kalimantan Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memilih pendekatan yang tak spektakuler namun strategis yaitu pengawasan anggaran yang ketat sejak tahap perencanaan.

Langkah ini bukan sekadar respons formalitas. Ia lahir dari kesadaran bahwa anggaran daerah merupakan titik rawan yang kerap menjadi pintu masuk praktik penyimpangan keuangan. Oleh karena itu, DPRD Kutim menempatkan fungsi pengawasan, khususnya terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu teknik fundamental dalam mencegah korupsi.

“Kalau penguatan untuk korupsi itu memang setiap pemerintah melakukan suatu pengetatan pengontrolan,” ujar Yusuf T Silambi, Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur.

Yusuf, yang juga aktif di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, menjelaskan bahwa fokusnya pada dokumen anggaran bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan memperhatikan secara detail setiap pos anggaran, potensi kebocoran dapat diminimalkan sejak dini.

“Makanya kami dari seperti saya dari Banggar. Kenapa kita memperhatikan anggaran itu karena salah satu teknik untuk mengurangi terjadinya korupsi,” tambahnya.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen kolektif antara legislatif dan eksekutif di Kutai Timur untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan menyasar jantung pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran, DPRD Kutim berupaya mempersempit ruang gerak praktik koruptif yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan di Bumi Sangatta.

Upaya ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk saling curiga, melainkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang sehat, di mana kontrol dan keseimbangan menjadi fondasi utama. Dengan pengawasan yang dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan, harapannya adalah setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV)