Kutai Timur Bergerak Bersama, Wujudkan Pemerintahan yang Lebih Transparan

SANGATTA—Di tengah sorotan nasional terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, Kabupaten Kutai Timur menunjukkan langkah nyata. Bukan sekadar retorika, komitmen pemberantasan korupsi kini diperkuat menyusul arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gubernur Kalimantan Timur. Langkah ini dianggap sebagai bagian integral dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Yusuf T Silambi, anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi A, menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan pilihan, melainkan tugas dan fungsi pokok penyelenggara pemerintahan. “Komitmen pemerintah khususnya di daerah Kutai Timur dan Kalimantan Timur itu sudah tugas dan fungsi untuk bagaimana mengendalikan korupsi yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur,” ujarnya.

Sebagai bagian dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kutim, Yusuf menekankan bahwa upaya sistematis dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Arahan dari pemerintah provinsi dan lembaga antirasuah pusat dipandang sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan dan mempercepat berbagai inisiatif good governance di tingkat kabupaten.

Peran DPRD, khususnya Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas. Fungsi pengawasan legislatif diharapkan mampu bersinergi erat dengan eksekutif demi menciptakan sistem pemerintahan yang lebih kokoh. Sinergi ini bertujuan memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan di Kutai Timur berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Penguatan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Kutai Timur bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, pembangunan diharapkan berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dan hal itu langsung bisa menyentuh kebutuhan warga.

Langkah ini tidak hanya bergantung pada institusi pemerintah. Dukungan penuh dari masyarakat, termasuk partisipasi aktif dalam pengawasan publik, menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. (ADV)