Harapan DPRD Kutai Timur Terkait Anggara. untuk Dinas PUPR dan Perkim

SANGATTA—Alokasi anggaran pada tahun berjalan, khususnya pada dinas dengan anggaran besar menjadi perhatian Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ardiyansyah. Ia menyoroti anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di Kutai Timur (Kutim). 

Porsi anggaran kedua dinas ini yang terbilang tinggi dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. “Jadi memang besar anggaran mereka, Perkim itu Rp1,7, PUPR, tapi hanya 700 yang bisa dimampangkan untuk pembangunan baru,” kata Ardiyansyah.

Namun, fokus utama Ardiyansyah adalah menyoroti pentingnya efisiensi dan dampak pembangunan ke depan. Ia menjelaskan bahwa tingginya anggaran tersebut didominasi oleh alokasi untuk menyelesaikan kewajiban atau utang pekerjaan dari tahun anggaran sebelumnya.

Menurut Ardiyansyah, anggaran besar pada dua dinas tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan pembangunan baru, melainkan beban proyek yang tertunda. “Ya memang kalau tinggi itu ada dua dinas ya, antara PUPR dan Perkim. Tapi di situ juga mohon maaf, di situ ada utang yang besar yang harus kita selesaikan,” ujar Ardiyansyah.

DPRD menyatakan pemakluman atas kondisi ini. Pemakluman ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelanjutan proyek yang sudah berjalan penting untuk mencegah kerugian atau mangkraknya pekerjaan.

“Jadi artinya kita maklumi itu, kenapa? Karena memang sudah berjalan kegiatan ini. Kalau tidak dilanjutkan, kasihan juga. Nah, itu inilah yang jadi beban kita sekarang ini. Artinya kita juga tidak bisa harus tegas dengan mereka,” jelasnya.

Meskipun total anggaran Dinas Perkim mencapai sekitar Rp1,7 triliun dan PUPR juga menerima porsi yang besar , Ardiyansyah mengungkapkan bahwa alokasi untuk pembangunan baru sangat terbatas.

Keterbatasan ini menjadi tantangan dalam merealisasikan program pembangunan baru yang diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kutai Timur. Ardiyansyah berharap ke depan pengelolaan anggaran di kedua dinas ini dapat lebih efisien dan fokus pada pembangunan yang berdampak nyata bagi publik. (ADV)